Dalam rangka mewujudkan system perencanaan yang efesien, efektif, konsisten, transparan dan akuntabel dalam menentukan langkah-langkah strategis kebijakan Pemerintah Daerah diperlukan sarana dan infrastruktur yg memadai. Input Pra-RKA merupakan kelanjutan perincian dari RKPD online, sebagai langkah penajaman KUA-PPAS. dalam rapat yang di hadiri oleh seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB [17/07/2017] yang dilaksanakan di Kantor Bappeda Provinsi NTB. Rapat di awali dengan paparan oleh Kepala Bidang evapol Muhammad Riadi, SP.,M.Ec,.Dev, terkait dengan konsep Money Follow Program dan alur fikir dalam menyusun program setiap SKPD, artinya bukan berdasarkan pagu yang di tentukan seperti dalam proses perencanaan tahun-tahun sebelumnya, Muhammad Riadi, SP.,M.Ec,.Dev, menambahkan bahwa ini memang menjadi hal yang mungkin baru dalam budaya menyusun sebuah rencana kerja, tapi melihat dari prioritas dan kebutuhan dalam menuntaskan indikator RPJMD yang masih menjadi tugas bersama, dan merupakan amanat dari Bappenas bahwa dalam menyusun program untuk menyesuaikan dengan konsep Money follow program, sehingga dengan konsep ini akan mampu melihat program-program yang menjadi acuan untuk memberikan anggaran ke setiap SKPD yang sesuai dengan indikator RPJMD yang ada, sehingga apa yang menjadi prioritas daerah bisa terlaksana dan pengalokasian dana yang terarah ke OPD yang masih membutuhkan anggaran.
Sosialisasi ini juga harapnnya yaitu dari bidang teknis dan operator setiap OPD bisa melaksanakan tugas dalam pengimputan setiap program/ kegiatan di OPD masing-masing yang sesuai dengan prioritas daerah dan juga pengimputan rincian belanja yang nanti menjadi acuan dalam penentuan anggaran di setiap SKPD
