Oleh: Lalu Suryadi S. (Kasubbid Pangan dan Pertanian Bappeda NTB)
Ketika pertama kali mendengar tentang Balance Scorecard (BSC) saya cukup bingung karena puluhan tahun bekerja di birokrasi baru mendengar yang namanya BSC atau Balance Scorecard. Hal tersebut wajar saja karena BSC selama ini hanya digunakan oleh swasta untuk merencanakan dan melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan strategisnya.
Didasari oleh rasa bingung dan penasaran tersebut saya mencoba untuk mencari tahu tentang BSC dengan bertanya ke Mbah Google sehingga ada sedikit pencerahan yang bisa mengurangi rasa bingung saya. Dan saya menjadi lebih tercerahkan setelah ada beberapa narasumber dari Jakarta yang datang memaparkan di Bappeda NTB terkait hal tersebut yang bahkan ditindaklanjuti dengan workshop dengan seluruh OPD Provinsi sehingga saya menjadi lebih tahu dan dapat mengimplementasikan BSC tersebut untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas birokrasi saya, diantaranya di implementasikan dalam aplikasi e-kinerja untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja dari setiap pejabat structural yang ada di Provinsi NTB.
Berdasarkan informasi dari beberapa tulisan, jurnal dan informasi langsung dari narasumber, Balanced Scorecard atau BSC adalah sebuah strategi manajemen yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh dua orang ahli ekonomi yaitu Robert Kaplan dan David Norton. BSC merupakan suatu sistem manajemen strategi (Strategic Based Responsibility Accounting System) yang menjelaskan mengenai misi serta strategi dari suatu lembaga ke dalam tujuan operasional dan tolok ukur kinerja lembaga tersebut.
Scorecard sendiri dimaknai sebagai kartu skor. Maksudnya adalah kartu skor yang akan di gunakan dalam merencanakan skor yang di wujudkan pada masa yang akan datang. Sedangkan balanced memiliki makna berimbang, yang artinya dalam mengukur kinerja seseorang atau suatu organisasi harus di lakukan secara seimbang dari dua sudut pandang seperti jangka panjang dan jangka pendek, intern dan ekstern, serta keuangan dan non keuangan.
Balanced Scorecard merupakan suatu mekanisme pada sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi serta strategi organisasi ke dalam suatu tindakan yang nyata di lapangan. Sehingga balanced scorecard menjadi salah satu alat manajemen yang terbukti membantu banyak lembaga dalam mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai target kinerja yang direncanakan.
Setelah mencoba untuk mengaplikasikan BSC yang dimulai dengan penyusunan cascading sampai penyusunan A3 dari setiap program strategis, ada beberapa hal positif yang dapat kami peroleh dari implementasi BSC ini yaitu:
- Kami menjadi lebih terbiasa bekerja by system yang selama ini lebih banyak kami kerjakan secara manual terutama yang berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja OPD.
- Dari pengamatan kami selaku coordinator perencanaan dari beberapa OPD dapat kami lihat bahwa banyak unsur pimpinan yang ada di OPD selama ini kurang komunikasi dengan bawahannya, bahkan terkesan kurang peduli dengan kinerja bawahannya, tetapi setelah penerapan e-kinerja yang berbasis pada BSC hal tersebut dapat di minimalisir karena bagaimanapun raport pimpinan OPD merupakan akumulasi dari setiap bawahannya sehingga jika ada salah satu bawahannya raportnya tidak baik maka akan berkontribusi pada akumulasi raport pimpinannya.
- Keberadaan BSC ini juga secara tidak langsung membantu kami di birokrasi untuk terbiasa mendokumentasikan setiap tahapan dari program/kegiatan kami dengan baik karena system yang ada menuntun kami untuk menyiapkan capaian kinerja dari setiap tahapan program/kegiatan untuk di input sebagai data dukung laporan capaian kinerja di setiap unit kerja.
- Balance Scorecard juga memudahkan kami di institusi koordinasi untuk melakukan evaluasi dan pengendalian yang lebih efisien dan efektif, karena secara rutin setiap OPD berkewajiban untuk melakukan input terhadap capaian kinerjanya yang dilengkapi dengan data dukung sehingga proses monitoring dan evaluasi yang seharusnya di cross cek ke lapangan dapat dikurangi yang tentu akan berdampak pada pembiayaan monev yang lebih efisien.
- Dalam proses penyusunan perencanaan Bappeda biasanya dihadapkan pada ketidakjelasan program prioritas dari setiap sector maupun OPD, sehingga usulan dari OPD menjadi sangat banyak karena kesulitan untuk menetapkan mana program/kegiatan yang paling prioritas. Dengan keberadaan BSC ini permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menyusun sebuah form yang disebut sebagai form A3 dari program/kegiatan yang indikasinya paling prioritas untuk dapat memastikan apakah program/kegiatan tersebut benar-benar prioritas atau tidak, karena dalam form A3 dapat dilihat keterkaitannya dengan prioritas Gubernur maupun RPJMD dan sumber daya yang mendukung dalam rangka pencapaian target dari program/kegiatan tersebut, serta stakeholder mana saja yang terlibat di dalamnya maupun unsur-unsur lainnya yang memberikan penjelasan tentang urgensi dari program/kegiatan tersebut.
Demikian uraian singkat tentang Balance Scorecard yang menjadi salah satu tool dalam upaya percepatan pencapaian target kinerja berbagai program strategis yang ada di Provinsi NTB, semoga dapat lebih mempermudah aparatur di NTB untuk melaksanakan kerja-kerja birokrasi yang semakin menuntut adanya terobosan dan inovasi sehingga pelaksanaan pembangunan di NTB dapat tercapai dengan gemilang sebagaimana amanat yang telah dituangkan dalam RPJMD NTB tahun 2019-2023.
