Setyo Budi Waluyo, SP., MM Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi NTB membuka rapat pembahasan draft kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi NTB dan Asosiasi Daur Ulang Sampah Plastic (ADUPI) tentang kerjasama pengelolaan sampah plastik berbasis ekonomi sirkular di NTB. 14 Juli 2023.
Berlangsung di ruang rapat lakey Bappeda NTB, pembahasan ini dihadiri oleh OPD terkait di tingkat Provinsi, yaitu; Biro Kerjasama, Biro Hukum dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta TPA Kebon Kongok.
Membuka acara, Budi sampaikan bahwa Kesepakatan Bersama (KB) ini dibuat tujuan utamanya adalah mengoptimalkan pengelolaan sampah untuk peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu ia berharap agar forum hari ini dapat memberikan masukan terhadap Kesepakatan Bersama (KB) yang telah disusun. “Paling tidak KB bisa ditandatangani di bulan agustus, sebelum bergantinya Kepala Daerah,” ujarnya.
Selanjutnya, Radius Ramli dari DLHK selaku penyusun awal draft KB ini sampaikan bahwa selain kesejahteraan, KB ini juga bertujuan untuk menindaklanjuti keberadaan Pabrik Block Solution Lombok (BSL) yang baru diresmikan bulan lalu. “Saat ini yang menjadi supplier dari BSL kita masih dari ADUPI di Surabaya,” ujarnya.
Berkeinginan untuk menyelesaikan masalah sampah plastik di Provinsi NTB. Oleh karena itu menurut Radius keberadaan ADUPI di Lombok jadi sangat penting.
Mendapatkan banyak masukan dari forum. “Intinya, kehadiran ADUPI ke NTB diharapkan akan membawa tiga manfaat, yaitu; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah, menjaga kontinuitas BSL dari sampah lokal, dan pelatihan praktisi lokal,” ujar Radius menutup paparannya. (Id)
