Perwakilan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi NTB, mengikuti Zoom Meeting Pembukaan FGD Pemetaan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan BUMD Air Minum serta Kerjaama dengan Pihak Ketiga dalam rangka untuk identifikasi hubungan pusat dan daerah mengenai air minum melalui dokumen perencanaan daerah dengan BUMD Air minum dengan pihak ketiga berupa pendanaan, dukungan asset dan tarif air minum. Senin 18 Oktober 2021.
Berangkat dari capaian target RPJMD Provinsi dan Kab/Kota, kemudian mempersiapkan target 2022, dengan membentuk dukungan Pemerintah Daerah terhadap BUMD dengan mengidentifikasi kerjasama yang sudah, sedang dan akan berlangsung. Mulai dari kebijakan Nasional pengelolaan SPAM yang telah tertuang dalam RPJMN 2019-2024, sehingga harapannya ada fasilitasi pembinaan dan sinkronisasi oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
Di Provinsi, Indikasi anggaran sebesar 2,14% dari total program, menjadi konsen (jaringan baru perpipaan, kebijakan teknis SPAM). Dengan demikian Provinsi diharapkan dapat memenuhi indikator jumlah Rumah Tangga dengan akses air minum dikarenakan target menjadi hal penting sebagai prioritas, didukung dengan database dan analisis. Potret sinkronisasi Bappeda Provinsi dalam melakukan dukungan penganggaran
Beberapa hal yang menjadi rekomendasi antaralain (1) Mendorong pemerintah daerah yang sedang atau akan meyusun RPJMD/Perubahan RPJMD untuk menjadikan pelayanan air minum sebagai prioritas pembangunan daerah; (2) Penyusunan referensi indikator dan satuan untuk program SPAM dengan mengacu pada SPM, LPPD, RPJMD dan SDG’s; dan (3) Mendorong penetapan target air minum layak dana man dengna alokasi anggaran lebih besar bagi pemerintah daerah dengan kategori IKFD tinggi dan sangat tinggi.
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
