Peluang Pendanaan untuk Penganggaran Ekonomi Biru Di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kota Mataram, Lombok – Bidang Litbang BAPPEDA NTB mengadakan rapat bersama Tim WildLife Conservation Society – Indonesia Program (WCS-IP), perwakilan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Dr. Joko Tri Haryanto, dan beberapa dinas terkait Provinsi Nusa Tenggara Barat di ruang rapat BAPPEDA Provinsi NTB, Selasa, 4 Februari 2020. Saat itu rapat dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P2SP3K) DKP NTB, Bidang Perikanan Tangkap DKP NTB, Bidang Budidaya DKP NTB, Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) DKP NTB, Sub-Bidang Program DKP NTB, Bidang-Bidang BAPPEDA NTB, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) NTB. Diskusi antara pemerintah provinsi NTB dan Tim WCS mengenai Peluang Pendanaan dan Penganggaran Ekonomi Biru di Pemerintah Provinsi NTB.

 

Ekonomi Biru merupakan upaya untuk mendukung penggunaan sumberdaya kelautan untuk konservasi alam dan kehidupan manusia. Pemerintah Indonesia di akhir 2018 telah mengalokasikan 20 juta hektar perairannya sebagai kawasan konservasi sebagai salah satu tahapan untuk memenuhi strategi pengurangan laju hilangnya keanekaragaman hayati (Achi Target). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang menyusun strategi dan melakukan identifikasi area-area prioritas untuk pencapaian 32 juta Ha (10%) kawasan konservasi perairan. Salah satu komponen pendukung utama untuk pencapaian target ini adalah pendanaan yang cukup untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan.

 

Sebagai bagian dari komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan, Kementerian Keuangan telah menginisiasi sejumlah kebijakan fiscal untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) seperti pengembangan Kerangka Kerja mitigasi fiscal Indonesia untuk mendukung Rencana Aksi Nasional (RAN) pengurangan emisi gas kaca, Roadmap keuangan berkelanjutan di Indonesia 2015 – 2019, serta strategi perencanaan dan penganggaran hijau untuk pembangunan berkelanjutan 2015 – 2020. Mengacu kepada inisiasi pendanaan pembangunan berkelanjutan yang telah dikembangkan oleh Kementerian Keuangan di atas, Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP) mencoba mengidentifikasi peluang peluang penganggaran untuk mendukung Ekonomi Biru di Nusa Tenggara Barat, melalui paparan dan diskusi bersama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dan para pihak berkepentingan di NTB.

Menurut perwakilan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Dr. Joko Tri Haryanto, daerah harus mampu mengembangkan dana inovatif sehingga tidak menunggu APBN maupun APBD. Beliau menyampaikan bahwasanya hal pertama yang harus dilakukan daerah ialah membenahi tata kelola pendanaan. Alokasi perencanaan dan penganggaran seringkali belum sinkron sehingga pendanaan menjadi tidak optimal. Beliau juga menyarankan inovasi konfigurasi pendanaan publik dengan konsep Budget Tagging yang mana merupakan salah satu tujuan pada Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 14.