Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menggandeng Universitas Mataram (Unram) menggelar sejumlah kegiatan. Mulai dari seminar nasional, bedah buku, pemutaran film dan pelatihan bertempat di Auditorium, dan ruang kelas Fakultas Ekonomi Bisnis, Unram, mulai 21- 23 Oktober 2019.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah upaya diseminasi pemanfaatan produk pengetahuan TNP2K oleh Perguruan Tinggi.
Keterlibatan dunia perguruan tinggi dalam upaya menanggulangi kemiskinan sangat diharapkan. Apalagi kampus memiliki syarat secara teoritis untuk melakukan upaya ke arah sana..
Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram Prof. Mansur Afifi, menjelaskan jika kemiskinan merupakan fenomena sejarah manusia. Dampak kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa menikmati kualitas pendidikan yang baik. Untuk itu tugas bersama ialah memotong kemiskinan, karena kemiskinan itu bisa dirubah. “Kemiskinan itu terjadi karena tidak mampu berproduksi. Untuk itu mahasiswa harus bisa berproduksi menghasilkan produk. Tidak cukup mendapatkan IP tinggi melainkan juga harus menghasilkan produk, ” jelasnya. Ditambahkan Prof. Mansur peran perguruan tinggi saat ini ialah harus mampu maksimalkan mendidik mahasiswanya agar bisa melakukan produksi, dan punya keterampilan teknis untuk bekerja. Kampus punya peran strategis. Misalnya di bidang penelitian, kampus bisa menghasilkan hasil penelitian dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Termasuk memaksimalkan program pengabdian pada masyarakat. “Keterlibatan kampus baik secara individu maupun kelembagaan misalnya melalui program KKN sebagai kerja partisipasi mengentaskan kemiskinan,” jelasnya.
Sementara itu R. M Purnagunawan mewakili TNP2K menjelaskan peran fungsi lembaga yang berada khusus di bawah tanggungjawab Wakil Presiden dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Lebih jauh dikatakan bahwa TNP2K dalam menjalankan tugasnya selalu bekerja dengan basis bukti riset, kajian ilmiah, dan pengelolaan pengetahuan. Di samping itu, TNP2K juga melakukan berbagai advokasi, mendampingi selama pelaksanaan dan monitoring segala kebijakan pengentasan kemiskinan. Selain itu, selama lima tahun terakhir TNP2K sudah menghasilkan banyak usulan kebijakan yang dibahas bersama Wapres dan kementerian yang bersentuhan dengan penanggulangan kemiskinan. “Diantaranya perbaikan transformasi dan perluasan perlindungan sosial, peningkatan efektivitas dana desa Reformasi yang berpihak pada rakyat miskin, ” jelasnya.
Bappeda NTB juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan TNP2K. Diwakili oleh Kabid Perencanaan Pembangunan EKonomi Muslim ST. MSi. Menyampaikan Kuliah Umum bertajuk Kemitraan Daerah dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Sebagai upaya memperkuat kemitraan pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui peran pemerintah daerah, universitas dan industry local.
Hari ke 2 dari Rangkaian acara tersebut, Bappeda NTB selaku secretariat TKPKD NTB juga ikut hadir di Pelatihan Analisis dan Model Advokasi Belanja Publik untuk penanggulangan kemiskinan daerah.
Perwakilan dari sekretariat TKPKD NTB Lalu Suryadi SP. MM yang hadir di kegiatan tersebbut mengatakan perbaikan kualitas belanja publik adalah salah satu kunci peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. Kualitas ini terutama ditunjukkan oleh relevansi dan ketepatan pengalokasian dan pelaksanaan anggaran belanja publik.
Di daerah, upaya ini dapat ditempuh dengan mengoptimalkan fungsi APBD sebagai alat perencanaan. APBD sebagai alat perencanaan harus dapat memastikan bahwa program-program yang dirumuskan relevan dengan akar-akar permasalahan kemiskinan dan ketimpangan di daerah. Sedangkan sebagai alat koordinasi, APBD harus dapat menjamin adanya keselarasan antar-program secara lintas sektoral dalam mencapai target-target yang hendak dicapai.
“Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di setiap daerah dapat memainkan peran kunci dalam perluasan pemanfaatan data dan analisis bagi perencanaan prioritas dan penetapan sasaran kebijakan, serta penganggarannya melalui APBD. Selain itu TKPK dapat terlibat aktif dalam memastikan berjalannya sistem pemantauan yang baik terhadap pelaksanaan program dan anggaran yang bersangkutan”. Jelasnya.
Secara khusus Lalu Suryadi yang biasa disapa Miq Sur juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada TNP2K yang telah bekerja keras membangun aplikasi analisis dan menjadikan NTB sebagai daerah proyek percontohan. Ia juga berharap substansi dari penggunaan aplikasi ini dapat terus dikembangkan demi memantapkan basis analisis dan evaluasi belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan.
