Bappeda Provinsi NTB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat. Salah satu upayanya memanfaatkan bantuan dari Australia-Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) melalui program Community Access to Information (CAtI) yang dilaksanakan oleh PATTIRO dengan aplikasi Sistem Informasi […]

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Kamis (4/9) menggelar Rapat Koordinasi (rakor) Evaluasi Tahun 2013 dan Rencana Tahun 2014 Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri. Acara ini dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, Chaerul Mahsul. Adapun yang menjadi narasumber adalah Anton Soeharsono yang menjabat sebagai Kepala […]

Pada tanggal 21 Agustus 2013 telah dilakukan mutasi pejabat eselon 2 di lingkup Pemerintah Provinsi NTB, dan salah satunya adalah Kepala Bappeda Provinsi NTB. Pejabat kepala Bappeda yang lama Rosiady Sayuti selanjutnya menjadi Assisten I Sekretaris Daerah Provinsi NTB, digantikan oleh Chaerul Mahsul yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur (Kepala Inspektorat) […]

IPM adalah indikator penting  untuk mengetahui keberhasilan dalam upaya mem- bangun kualitas hidup manusia/ masyarakat/penduduk yang dipublikasikan secara berkala oleh BPS, dan IPM merupakan indikator dampak dari program 5-10 tahun sebelumnya.

PROVINSI NTB telah menetapkan indikator kinerja pembangunan tahun 2012, untuk pertumbuhan  ekonomi sebesar 6,5 persen dan Angka kemiskinan 16 persen. Sementara realisasi masing-masing -1,12 persen (dengan tambang)  atau 5,72 persen (tanpa tambang) dan 18,02 persen. Angka pertumbuhan Ekonomi menunjukkan kumulatif nilai tambah yang disumbangkan sektor ekonomi dalam PDRB.

Dari data 2007-2008, tercatat sebanyak 700an mata air yang teridentifikasi di NTB. Target 178 mata air dari data tersebut terlindungi pada RPJMD 2009-2013 berhasil terlampaui sebanyak 250 mata air yang terlindungi.

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya ke- mudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masakini mereka tidak menikmati fasilitas pen- didikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan- kemudahan lainnya yang tersedia pada […]

                                 KEBIJAKAN otonomi daerah dan desentralisasi fiskal – yang telah berlangsung lebih dari satu dekade, berimplikasi pada meningkatnya aliran dana dari pusat ke daerah dalam jumlah relatif besar. Sekitar dua per tiga dari dana APBN mengalir ke daerah dalam berbagai bentuk seperti dana perimbangan, dana dekonsentrasi dan […]