Musrenbang 2019 dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2020 diselenggarakan pada tanggal 4-6 April 2019 bertempat di Hotel Lombok Raya Mataram dan dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Menteri PPN/Bappenas, Bupati/Walikota se-NTB, unsur pemerintah pusat, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi, organisasi sosial politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, mitra pembangunan/NGO, serta lembaga-lembaga non pemerintah dan konsultan bantuan luar negeri.
Acara Musren bang tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. SittiRohmi Djalilah yang menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan salah satu proses penyusunan rencana yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dalam rangka membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang sesuai dengan visi RPJMD Provinsi NTB 2018-2023. Tema Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2020 adalah Pembangunan Manusia Untuk NTB Tangguh, Mantap dan Lestari,
dengan 5 (lima) prioritas daerah yang didukung oleh berbagai program unggulan. Kelima prioritas prioritas daerah tersebut adalah : (1) mitigasi bencana, pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah; (2) pembangunan manusia, ketahanan keluarga dan penanggulangan bencana; (3) investasi, nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja; (4) pelestarian lingkungan hidup, ketahanan pangan dan energi; dan (5) transformasi birokrasi dan penanganan masalah sosial darurat. Lebih lanjut Wakil Gubernur NTB menekankan penyusunan RKPD berdasarkan prinsip money follow program denganp endekatan HITS serta membangun sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa serta pemangku kepentingan lainnya 
Menteri PPN/KepalaBappenas, Prof. Bambang Brodjonegoro selaku keynote speech menjelaskan mengenai pencapaian pemabngunan nasional, kerangka ekonomi makro, target pembangunan tahun 2020 sertaisu-isu strategis di Provinsi NTB tahun 2020 seperti pertumbuhan ekonomi tambang yang melambat dalam 3 tahun terakhir serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi non tambang, nilai ekspor yang lebih tinggi dari impor, tingkat kemiskinan, IPM, gini ratio yang masih dibawah nasional, sementara tingkat pengangguran terbuka lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Bapak Menteri juga menekankan perlunya pemerintah provinsi untuk melakukan diversifikasi sektor non tambang untuk meningkat kanlaju pertumbuhan ekonomi sesuai dengan potensi yang ada di NTB. Untuk kerangka pendanaan pembangunan dapat melalui masyarakat (CSR, filantropis), dunia usaha (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha/KPBU dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah/PINA), BUMN dan pemerintah (APBNdann APBD).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaidah, SH. MH.menyampaikan agar penyusunan rencana pembangunan dapat menyentuh kebutuhan masyarakat, salah satunya dengan mengakomodir pokok-pokok pikiran dewan hasil reses yang dikelompokkan 
dalam 5 (lima) aspek yaitu percepatan penurunan angka kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, infrastruktur dasar dan strategis, sosial keagamaan serta penanggulangan bencana dan peningkatan kuallitas lingkungan hidup.
Sesi terakhir ditutup dengan paparan dari Staf Ahli StafAhli Menteri Perindustrian RI BidangIklim Usaha dan Investasi, Imam Harsono yang menjelaskan kontribusi dan nilai investasi sektor industri serta adanya kebijakan making Indonesia 4.0 dimana Indonesia harus
menyiapkan tenaga kerja industri yang kompeten, serta Direktur Konstruksi dan Operasi PT. ITDC, Ngurah Wirawan menjelaskan rencana pembangunan sirkuitmoto GP di KEK Mandalika serta sarana dan prasarana pendukungnya termasuk kebutuhan tenaga kerja setelah sirkuit tersebu tberoperasi.
