Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi NTB, H. Huailid, S.Sos., M.Si., menjadi narasumber dalam Acara Musrenbang Kabupaten Lombok Barat Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Kegiatan dipimpin dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Ilham, S.Pd, M.Pd. Kegiatan dihadiri perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di NTB. Bertempat di Hotel Merumata Senggigi, Senin 20 Maret 2023.
Dalam pembukaannya Sekda Lobar menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Kabupaten Lombok Barat mengusung tema yaitu “Peningkatan SDM dan Akses Pelayanan Dasar Untuk Mempercepat Pembangunan Ekonomi Inklusif Yang Berkelanjutan”. Tema ini diambil berdasarkan pada laporan hasil evaluasi tahun 2022 dimana terdapat 6 (enam) target Indikator Kinerja Daerah yang masih belum mencapai target. Juga berdasarkan pada Isu Strategis dan Program Prioritas Daerah dari hasil Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan. “Tema ini juga selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2024 yang mengusung tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” ujarnya.
Adapun program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat pada tahun tahun 2024 yang dimaksud adalah : 1) Menciptakan iklim investasi yang kondusif; 2) Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 3) Peningkatan akses pelayanan dasar; 4) Menurunkan tingkat pengangguran dan penuntasan kemiskinan ekstrim 2024; 5) Penanganan alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan dan kebencanaan, dan; 6)Reformasi Birokrasi Tematik.
“Dalam Musrenbang RKPD Tahun 2024 ini diharapkan seluruh Perangkat Daerah mempertajam indikator dan target indikator yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja masing-masing. Serta melakukan penajaman terhadap usulan aspirasi masyarakat dan usulan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah. Hal ini agar target Indikator Kinerja Daerah ditahun terakhir RPJMD yang sudah ditetapkan dapat tercapai”, jelas Sekda Lobar menambahkan.
Sementara itu Huailid menyampaikan saat ini Provinsi NTB sedang menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 atau RPJMD yang bersifat transisi. Hal ini karena berakhirnya jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2023. Merupakan amanah dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
Oleh karena itu beberapa isu strategis yang menjadi substansi dalam RPD tiga tahun kedepan adalah: 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif; 2)Pengendalian stabilitas harga komoditas barang; 3)Peningkatan standar hidup dan daya beli masyarakat; 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; 6) Peningkatan aksesibilitas infrastruktur yang berkelanjutan, dan; 7)Peningkatan tata Kelola pemerintahan”, lanjutnya.
Oleh karena itu menurutnya highlight Kebijakan Pembangunan Wilayah di NTB saat ini dan kedepan adalah melakukan optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. “Juga mendorong trasformasi perekonomian dengan memperkuat peran sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industry Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE). Serta melalui industri kreatif berbasis budaya, dan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan),” ujarnya menutup paparan.
#NTBgemilang
#BappedaSIIP
