Capai NTB Satu Data Berkualitas, Hari ini Forum NTB satu Data Mulai Tetapkan Daftar Data Daerah dan Daftar Data Daerah Prioritas.

Mataram-Menindaklanjuti hasil rapat Forum NTB Satu Data (Pemetaan Sumber Data) beberapa minggu yang lalu. Hari ini, 14 November 2023 Bappeda NTB inisiasi rapat koordinasi dan evaluasi kinerja forum NTB Satu Data tahun 2023. Bertempat di ruang rapat geopark Bappeda NTB, rapat ini dihadiri oleh narasumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi NTB juga Diskominfotik Provinsi NTB.

Membuka kegiatan, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Lalu Miftahul Ulum, ST., sampaikan sambutan bahwa rapat ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti pertemuan NTB Satu data beberapa minggu yang lalu. Salah satunya dan menjadi tahapan awal yang penting adalah menetapkan daftar data daerah dan daftar data prioritas daerah.

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan data yang nantinya akan terintegrasi dalam portal NTB satu data. Menurutnya kedepan juga akan banyak dilaksanakan FGD. “Untuk menjadikan NTB satu data sebagai portal utama basis data perencanaan pembangunan daerah, ada banyak langkah yang perlu kita lakukan, salah satunya hari ini, menetapkan daftar data daerah dan daftar data prioritas daerah” ujarnya.

Tidak hanya menetapkan data daerah, menurutnya kedepan diharapkan adanya koneksi data antara berbagai portal data yang ada di berbagai tingkat pemerintah daerah. “baik antara NTB satu data dengan berbagai portal di OPD Provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, bahkan BPS”, pungkasnya.

Merespon hal ini, dalam paparannya, narasumber dari BPS NTB sampaikan bahwa dalam proses pengumpulan data, BPS tidak hanya menggunakan metode survey dan sensus. “Sebenarnya sudah ada sejak lama, namun belakangan hal ini bergaung lagi sejak banyaknya data sektoral dan satu data Indonesia, yaitu Kompromin (kompilasi produk administrasi),” ujarnya.

Merupakan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat. Menurutnya hal ini yang penting diketahui bersama antara BPS dengan OPD. (Id)