beylikdüzü escort şirinevler escort

Monev Terpadu Pelaksanaan Program Kerjasama RI – UNICEF Tahun 2016 -2020, untuk KHPPIA Tahun Anggaran 2019. ( Desa Timba Gading dan Bilok Petung Kec. Sembalun )

Pendahuluan
Program kerjasama RI-UNICEF periode 2016-2020 merupakan kelanjutan dari program kerjasama periode sebelumnya, yang difokuskan pada 6 (enam) komponen utama program, meliputi:
1. Program Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak / Children Survival Development (CSD) akan mengeksplorasi cara dan inovasi baru untuk mengatasi kurangnya perkembangan dalam kesehatan kunci, gizi, Water Sanitation and Hygenie (WASH) dan indikator HIV. Keterlibatan akan diperluas secara bertahap ke dalam beberapa wilayah seperti penyakit tidak menular, kesehatan remaja, dan kesehatan masyarakat perkotaan.
2. Program Pendidikan Untuk Anak Usia Dini dan Perkembangan Remaja /Early Childhood Development (ECD) akan fokus dalam membuat keberhasilan inisiatif dengan mengatasi hambatan untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran dini serta sekolah yang berbasis pendidikan untuk anak, Kualitas layanan berbasis pendidikan dini masyarakat, peningkatan hasil awal di kelas awal primer, model untuk proses transisi dari remaja ke pendidikan menengah dan pendidikan yang relevan untuk remaja dalam menghadapi tantangan termasuk kekerasan, pernikahan anak, dan kehamilan muda akan menjadi prioritas utama program ini.
3. Program Perlindungan Anak/ Child Protection (CP) akan terus fokus pada upaya membangun sistem perlindungan anak nasional untuk mencegah dan menangani kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi. Berdasarkan catatan dari evaluasi terakhir, UNICEF bertujuan untuk merubah pada tiga tingkatan. Pertama, meningkatkan tata kelola kelembagaan dengan menerapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur akuntabilitas kepada anak-anak. Kedua, model pendekatan tersier dan sekunder yang memperkuat integrasi perlindungan sosial untuk pelayanan kesejahteraan sosial yang dapat direplikasi di seluruh negeri. Terakhir, untuk membuat model kemitraan pencegahan primer pada tingkat keluarga dan masyarakat yang mendorong perubahan norma-norma sosial yang melanggengkan kekerasan terhadap anak, khususnya anak perempuan.
4. Program Kebijakan Sosial (SP) akan memperkuat sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan anak. Transfer tunai bersyarat saat ini ditargetkan untuk keluarga miskin untuk pengentasan daripada pengurangan kemiskinan. Bukti menunjukkan bahwa semakin banyak dana bantuan yang diberikan mencakup segala aspek perkembangan anak sejak lahir, memberikan pendapatan yang cukup dan dapat diandalkan, mencegah dampak yang terkait dengan kemiskinan pada perkembangan anak.
5. Program Kesiapan Darurat dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) secara langsung akan mendukung komitmen nasional pada Kerangka Sendai untuk PRB 2015-2030, dan pekerjaan pemerintah untuk mempromosikan kesiapan darurat lintas sektoral yang kuat dan respon sesuai dengan Komitmen Inti UNICEF untuk Anak-anak dalam Aksi Kemanusiaan, dan untuk memperkuat ketahanan anak-anak, masyarakat dan sistem untuk bencana, perubahan iklim dan bencana lainnya. Program ini akan memberikan kontribusi untuk memperkuat kapasitas yang ada dari sistem manajemen bencana tingkat nasional dan sub-nasional, organisasi masyarakat sipil dan mekanisme koordinasi, mempekerjakan sektor koordinasi instansi terkait untuk mengembangkan dan menerapkan PRB, kesiapsiagaan dan respon rencana melalui program sektoral Pemerintah. Program ini Juga akan mempromosikan kerentanan anak untuk dimasukkan dalam penilaian risiko nasional/sub-nasional melalui dialog kebijakan berbasis bukti dan advokasi.
6. Program Komunikasi dan Advokasi Publik akan mengarah pada advokasi publik berdasarkan pada strategi yang komprehensif dan lintas sektoral yang mendukung komponen program lainnya. Dalam pelaksanaannya, akan selaras dan melengkapi saran teknis dan kebijakan untuk memajukan hasil yang diharapkan dengan menggabungkan komunikasi strategis dan strategi keterlibatan sosial.

Monitoring dan evaluasi terpadu terhadap pelaksanaan program kerjasama di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan di 2 lokasi yaitu Desa Timba Gading dan Bilok Petung Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur,

Sambutan Camat Sembalun

Tim Monev Terpadu Provinsi NTB terdiri dari Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, disambut Camat M. Zaidar Rahman S.STP, MH. di Kantor Camat Sembalun sebelum melaksanakan peninjauan lapangan. Kasubbid Pendidikan dan Kesehatan Bappeda Provinsi NTB; Taufik Hari Suryanto memperkenalkan anggota Tim Provinsi NTB dan menyampaikan maksud kedatangan Tim. Demikian pula Tim Monev Terpadu Kabupaten Lombok Timur dengan komposisi yang sama, tiba kemudian hanya berselang beberapa menit saja.

Dari Kecamatan Sembalun sendiri telah disiapkan Tim monitoring terdiri dari Camat, Danramil dan Kapolsek Sembalun untuk mendampingi Tim Monev Terpadu. Setelah beramah-tamah selama kurang lebih 15 menit Tim terpadu siap menuju Desa Timba Gading.

Timba Gading


Di Kantor Desa Timba Gading, Kepala Desa Ridwan Hardi dan perangkat desa lengkap serta warga telah menunggu kedatangan Tim Monev Terpadu. Rangkaian acara presentasi progres kegiatan sanitasi di Desa Timba Gading. Presentasi disampaikan oleh Kepala Desa Timba Gading sebagai pengantar bagi Tim sebelum melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan.

Desa Bilok Petung


Kegiatan rapat / presentasi penyampaian progres pekerjaan penyediaan air bersih dengan pemipaan dari Mata Air Manunggas, disampaikan Kades Bilok Petung, Rusdi S.Pd. bahwa progres kegiatan sudah diatas 90%. Dana program ini bersumber dari UNICEF, Dana Desa dan APBD Kab. Lotim.

 

Penutup
Spesifikasi lengkap dari kedua obyek monev terpadu kami sampaikan kemudian dalam tulisan berikutnya.

Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kondisi eksisting perkembangan pelaksanaan di lapangan hasil dari Monitoring dan Evaluasi Terpadu ditindaklanjut dengan Rapat Koordinasi tanggal 7 November 2019 di Mataram.

* KHPPIA : Keberlangsungan Hidup, Perkembangan dan Perlindungan Ibu dan Anak