Mengejar Angka Kemiskinan NTB 1 Digit

Oleh: Lalu Suryadi SP.MM

Kasubbid Pangan dan Pertanian Bappeda NTB

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat maupun ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga berkaitan ketidakberdayaan dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik. Begitu juga halnya yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan tidak hanya ketidak mempuan memenuhi kebutuhan hidup semata, namun lebih jauh lagi kemiskinan juga dapat mengakibatkan munculnya gejala sosial yang baru pula, seperti pencurian, perampokan, begal, pembunuhan, penculikan, sengketa hak tanah, perebutan harta warisan, dan lain sebagainya.

Dalam rangka menghindari berbagai permasalahan tersebut, tidak dipungkiri bahwa Provinsi NTB sudah sangat bekerja keras untuk berupaya menurunkan angka kemiskinan, namun upaya dan kerja keras tersebut tidak sepenuhnya seperti harapan yang di cita-citakan. Jika di rata-ratakan setiap tahunnya Provinsi NTB menggelontorkan anggaran 1,2 – 1,5 Trilyun yang langsung mengarah kepada program-program yang bersentuhan langsung dengan kemiskinan seperti Program JKN, Rumah Layak Huni, Pembangunan Sarana Air Bersih, Bantuan ekonomi produktif dan berbagai program lainnya. Angka anggaran tersebut belum menghitung program dan kegiatan yang tidak terkait langsung dengan penanggulangan kemiskinan tetapi turut berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan, seperti pembangunan jalan tentu tidak terkait langsung dengan kemiskinan tetapi dengan keberadaan jalan yang baik maka akses masyarakat terutama masyarakat miskin ke sarana kesehatan, sarana pendidikan atau ke sarana ekonomi seperti pasar tentu akan lebih baik dan murah sehingga dapat membantu masyarakat miskin untuk bisa mengembangkan usahanya lebih baik.

Besarnya alokasi anggaran dan banyaknya jenis program yang dilaksanakan tersebut belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara significant di Provinsi NTB. Hal ini terlihat dari persen angka kemiskinan yang mampu kita capai sampai dengan maret 2019 sebesar 14,56% masih jauh dari angka rata-rata nasional yang sudah mencapai 1 digit yaitu sebesar 9,41%, yang menempatkan NTB pada posisi angka kemiskinan nomor 8 tertinggi setelah Provinsi Bengkulu dan Aceh. Dengan posisi angka kemiskinan tersebut kalau di rata-ratakan penurunan angka kemiskinan yang mampu kita turunkan di NTB dalam 10 tahun terakhir dari kemiskinan sebesar 21,55% tahun 2010 sampai sebesar 14,56% tahun 2019 maka rata-ratanya adalah sebesar 0,699%. Dengan kondisi angka kemiskinan yang sekarang sebesar 14,56% maka jika sejak tahun 2010 kita hanya mampu menurunkan angka kemiskinan rata-rata setiap tahun sebesar 0,699 maka kita baru akan mampu menurunkan angka kemiskinan di Provinsi NTB menjadi 1 digit pada tahun 2026 dengan angka kemiskinan sebesar 9,67%.  Itupun kalau setiap pemangku kepentingan yang ada di NTB ini mengerahkan segala sumber daya yang ada, tetapi kalau itu tidak kita lakukan, maka sampai tahuh 2030 pun upaya tersebut masih sangat berat untuk kita lakukan. Karena ancaman penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan atau yang biasa kita sebut sebagai penduduk hampir miskin jumlahnya jauh melebihi penduduk miskin, dan penduduk rentan miskin ini sangat cepat masuk ke bawah garis kemiskinan, jika terjadi kenaikan inflasi yang berpengaruh pada kenaikan harga sembako, maka kelompok ini akan jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak perlu menunggu sampai tahun 2026 untuk mengejar angka kemiskinan turun dibawah 1 digit?. Jawabannya ada pada setiap pelaku pembangunan yang ada di NTB ini, terutama pada setiap penentu kebijakan. Karena ada banyak sekali kelemahan dari berbagai program dan kegiatan yang sudah kita laksanakan yang berpeluang menjadi penghambat dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan menjadi 1 digit tersebut diantaranya adalah:

  1. Belum sepenuhnya setiap pelaku pembangunan yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan menggunakan 1 basis data yaitu Basis Data Terpadu, baik OPD di Provinsi sendiri, Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota, Desa, NGO, BUMN/BUMD dengan CSRnya, swasta, bahkan masyarakat sendiri.
  2. Belum terintegrasinya program/kegiatan antar sektor, antar tingkatan pemerintahan, maupun antar pelaku pembangunan lainnya. Masing-masing masih melaksanakan program/kegiatannya sendiri-sendiri sehingga pelaksanaannya tidak efisien dan efektif. Bayangkan saja jika seorang penduduk miskin hanya diberikan bantuan rumah layak huni tapi tidak memiliki sarana air bersih atau sarana sanitasi berupa jamban maka tentu tetap saja penduduk miskin tersebut akan masih tetap terhitung sebagai penduduk miskin karena belum memiliki sarana yang layak dan sehat di rumahnya.
  3. Masih adanya kesalahan diagnose yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada suatu wilayah. Kesalahan diagnose ini tentu akan menyebabkan terjadinya kesalahan kebijakan pilihan program/kegiatan yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan pada suatu wilayah. Sebagai contoh kalau di Provinsi NTB karakteristik penduduk miskinnya hampir 50% bekerja di sector pertanian, sudahkah alokasi belanja program dalam APBD mengakomodir permasalahan tersebut?. Kalau belanja APBD sudah mengarah ke sector pertanian lalu sudahkah arah penggunaan dana tersebut di fokuskan lokusnya ke kantong-kantong kemiskinan yang menjadi tempat bermukimnya petani-petani miskin tersebut?
  4. Besarnya pengaruh factor kebijakan nasional terhadap angka kemiskinan daerah.

Ada beberapa kebijakan nasional yang sangat berpengaruh significant terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin seperti: kenaikan harga BBM, TDL dan kebijakan moneter. Kenaikan BBM berpengaruh terhadap kenaikan jumlah penduduk miskin karena berhubungan langsung dengan kenaikan biaya transportasi untuk sembako sehingga menyebabkan kenaikan harga sembako di daerah. Kenaikna Tarif Dasar Listrik (TDL) berpengaruh terhadap kenaikan jumlah penduduk miskin karena kenaikan TDL menyebabkan terjadinya peningkatan biaya pengeluaran rumah tangga untuk membayar biaya langganan listrik, disamping juga kenaikan TDL ini juga mempengaruhi biaya produksi UMKM yang menjadi andalan pendapatan masyarakat miskin sehingga ketika biaya produksi naik, maka akan membawa konsekwensi kenaikan harga jual yang secara langsung dapat menurunkan jumlah penjualan produk.

Begitu juga halnya yang berkaitan dengan kebijakan moneter di tingkat nasional sudah pasti akan berpengaruh ke banyak aspek mengingat kebijakan moneter ini sangat berpengaruh terhadap investasi. Sebagai contoh bila suku bunga naik maka biasanya hal tersebut akan berpengaruh kepada penurunan jumlah maupun nilai investasi, dan jika jumlah dan nilai investasi menurun maka secara langsung akan menyebabkan peningkatan angka pengangguran yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Di sisi lain kebijakan moneter ini juga dapat berpengaruh langsung kepada peningkatan angka kemiskinan, karena kebijakan moneter juga dapat berpengaruh kepada peningkatan harga barang kebutuhan pokok sehingga sudah pasti akan sangat memberatkan bagi penduduk miskin.

  1. Adanya pemahaman bahwa kemiskinan hanya merupakan permasalahan ekonomi semata.

Hal yang masih juga menjadi penyebab belum maksimalnya upaya penanggulangan kemiskinan terutama di daerah adalah masih adanya stakeholder terutama para penentu kebijakan yang beranggapan bahwa kemiskinan hanya merupakan permasalahan ekonomi semata. Konsep berpikir ini menyebabkan kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak pernah paripurna karena penanganannya hanya dari satu sisi saja yaitu sisi ekonomi semata. Padahal untuk bisa mengeluarkan penduduk miskin dari garis kemiskinan banyak factor yang harus di tangani tergantung pada kondisi dan permasalahan yang di hadapi, dan tidak pernah ada kemiskinan yang memiliki permasalahan tunggal karena selalu disebabkan oleh berbagai factor yang multidimensi. Sebagai contoh banyak kemiskinan yang terjadi pada daerah yang kaya akan sumber daya alam karena disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM sehingga tidak ada kreatifitas untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang berlimpah tersebut menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi.

  1. Tingginya nuansa politis dalam pengambilan keputusan kebijakan anggaran.

Sebagai Negara berkembang yang masih belajar berdemokrasi, tidak dipungkiri bahwa masih tingginya intervensi politik dalam penentuan kebijakan anggaran, karena regulasi yang ada juga masih memberikan ruang yang terbuka lebar untuk adanya intervensi politik dalam penetapan anggaran, baik di pusat maupun di daerah. Hal ini dapat kita lihat berbagai tahapan dan proses yang ada dalam tahapan perencanaan maupun penganggaran. Dalam proses penetapan APBD yang notabene adalah dalam bentuk Perda memberikan ruang interaksi antara eksekutif dengan legislatif melalui Badan Anggaran. Dalam proses ini tidak bisa dihindari adanya usulan dari legislatif yang harus mengakomodir konstituen politik dari setiap anggota dewan, walaupun dari sisi ketepatan sasaran yang harus mengakomodir penduduk miskin kadang terabaikan, karena kondisi factual yan ada di lapangan, walaupun ada penduduk miskin yang berhak sebagai sasaran program tetapi karena bukan konstituen politik bisa jadi tidak mendapatkan bantuan program/kegiatan sehingga menyebabkan terjadinya penetapan sasaran yang kurang tepat. Begitu juga halnya di eksekutif karena pimpinan daerah merupakan produk politik yang mau tidak mau dan suka tidak suka  berhadapan dengan basis massa maka sudah tentu akan ada tuntutan pembagian kue karena merasa sudah berkontribusi pada proses pemenangan, kondisi seperti ini tentu akan berpengaruh dalam proses penentuan kebijakan, sehingga lagi-lagi akan menjadi sasaran prioritas diantara yang lebih prioritas di sekitarnya. Kondisi factual intervensi politik tersebut sesungguhnya bukan hal yang tabu dalam system perencanaan pembangunan, karena dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan dengan jelas bahwa ada lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan pembangunan yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up. Namun satu hal yang harus kita pahami bersama bahwa bukan masalah untuk melakukan pendekatan politik dalam penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan, namun hendaknya pendekatan politik tersebut harus dilengkapi dengan dasar pertimbangan yang kuat dan logis melalui penggunaan Basis Data Terpadu (BDT) untuk memastikan bahwa sasaran program tersebut masuk pada kategori penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

  1. Semakin terbatasnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Jumlah penduduk yang semakin tinggi menuntut ketersediaan kebutuhan pokok manusia terus bertambah, namun kondisi yang terjadi menunjukkan kecenderungan terjadinya penurunan jumlah ketersediaan karena berbagai hal seperti: alih fungsi lahan ke perumahan dan permukiman, terjadinya degradasi lahan yang menyebabkan terjadinya penurunan produktifitas. Kondisi ini memberikan tekanan yang sangat ekstrim bagi penduduk miskin karena kepemilikan lahan penduduk miskin yang rata-rata sangat sempit juga dihadapkan pada penurunan produktifitas lahan sehingga hasil yang diperoleh secara terus-menerus semakin berkurang, sementara jumlah anggota keluarga semakin banyak. Akibatnya penduduk miskin yang bekerja di sector pertanian ini semakin tenggelam dibawah garis kemiskinan.

  1. Lemahnya daya juang dan karakter penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan

Dari beberapa interaksi dan komunikasi dalam berbagai kesempatan dengan bebarapa penduduk yang kehidupannya masuk pada kategori dibawah garis kemiskinan, ada beberapa karakter dan kebiasaan yang kami anggap sebagai penghambat untuk keluar dari garis kemiskinan adalah sebagai berikut:

  • Umumnya masyarakat miskin memiliki karakter yang bersifat pemalu dan susah bicara jika berkumpul dalam satu kelompok dengan masyarakat yg lebih maju, apalagi kalau dalam forum tersebut ada pejabat atau tokoh yang disegani maka sangat susah untuk disuruh bicara menyuarakan aspirasi, harapan dan kebutuhannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.
  • Karakter lain yang juga menjadi penghambat dalam upaya mengelurkan penduduk miskin dari kemiskinannya adalah karakter yang pasrah dan merasa cepat puas dengan kondisi yang ada sehingga tidak ada semangat dan gerakan untuk keluar dari kondisi yang ada.
  • Penduduk miskin dalam kesehariannya juga miskin dengan ide dan gagasan sehingga sangat minim dengan peluang dan terobosan dalam rangka memulai sebuah usaha yang memungkinkannya keluar dari kungkungan kemiskinan.
  • Dalam hubungan sosial kemasyarakatan penduduk miskin dihadapkan pada permasalahan kurangnya wawasan dan pergaulan dengan dunia luar sehingga lemah terhadap akses informasi yang sesungguhnya memberikan banyak peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya.
  1. Semakin beratnya tantangan untuk menghindari pola hidup konsumtif.

Kondisi zaman milenial ini memberikan beban yang semakin berat bagi penduduk miskin, karena sesungguhnya penduduk miskin adalah kelompok yang kurang mendapatkan insentif dari berbagai kemudahan sebagai akibat maju pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, justru sebaliknya kemajuan teknologi yang ada membuat beban penduduk miskin semakin berat karena sebagian besar masyarakat miskin justru larut dalam pola hidup konsumtif dalam rangka menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar sehingga tidak disebut sebagai generasi gaptek (gagap teknologi) dan ketinggalan zaman. Kondisi pergaulan dengan lingkungan sekitar juga menyebabkan masyarakat miskin cenderung ingin menyesuaikan diri dengan mengikuti trend pergaulan yang umumnya lebih mengarah kepada gaya hidup modern yang tentu membutuhkan uang yang tidak sedikit.Kondisi ini sehari-hari dapat kita lihat disekitar kita dimana semiskin apapun sebuah rumah tangga akan tetap mengupayakan agar si anak bisa memiliki HP minimal untuk dapat eksis di media sosial. Sehingga banyak kasus pada saat BLT dicairkan penerima bukan menggunakan untuk kebutuhan hidup maupun kebutuhan pendidikan si anak tetapi dibawa ke toko HP untuk beli HP merek terbaru atau membeli paket pulsa. Contoh kasus lainnya juga, jika seorang anak dari keluarga miskin melihat temannya memiliki HP maka ia akan meminta kepada orang tuanya untuk dapat dibelikan HP tanpa memikirkan apakah si orang tua mampu atau tidak untuk membelikanya HP. Dan permintaan tersebut umumnya tidak akan mampu di tolak oleh orang tuanya dan akan di upayakan sebisa mungkin dengan berbagai cara untuk dibelikan, padahal masih banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak untuk dibeli seperti kebutuhan akan makanan dan kebutuhan mendesak lainnya. Atau bisa saja seharusnya dana tersebut akan lebih bermanfaat kalau digunakan sebagai modal usaha sehingga lebih produktif dan bisa menghasilkan. Yang lebih memprihatinkan lagi, umumnya untuk mendapatkan dana tersebut diperoleh melalui pinjaman dari fihak lain, apalagi satu-satunya sumber pinjaman di sekitar mereka yang cepat didapat dengan syarat-syarat yang gampang adalah dari rentenir sehingga menjadi beban baru bagi keluarga miskin tersebut yang menyebabkannya semakin jauh tenggelam dibawah garis kemiskinan.

  1. Tingkat Pendidikan yang Rendah dan Kurangnya Keterampilan Individu

Salah satu hambatan untuk mendorong penduduk miskin ke pasar kerja dalam rangka meningkatkan pendapatannya adalah masalah kurangnya keterampilan individu sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki. Sebagai gambaran di Provinsi NTB permasalahan ini tercermin dari karakteristik pendidikan penduduk miskin menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin yang berpendidikan SD kebawah sebesar 41,20% dari total penduduk miskin yang ada di NTB. Kondisi ini menyebabkan pasar kerja yang ada di Provinsi NTB ini lebih banyak di serap oleh masyarakat kelas menengah ke atas, bahkan banyak juga peluang kerja yang justru diserap oleh penduduk dari luar NTB.

  1. Pengangguran

Angka pengangguran di NTB berdasarkan data BPS terakhir (2019) menunjukkan angka sebesar 3,27% artinya masih cukup aman, namun angka ini bisa saja setiap saat melonjak karena kondisi investasi di NTB yang belum normal sebagai akibat dampak bencana alam gempa bumi beberapa saat yang lalu, dan pertumbuhan angkatan kerja usia produktif terus meningkat yang artinya kalau kelompok penduduk ini tidak segera disiapkan SDM dan lapangan kerjanya maka setiap saat angka pengangguran ini juga bisa meningkat drastis. Dan jika angka pengangguran meningkat maka hal tersebut dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin.

  1. Tingginya beban hidup keluarga akibat banyaknya anggota keluarga

Rata-rata penduduk yang hidupnya dibawah garis kemiskinan di Provinsi NTB memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih banyak jika dibandingkan penduduk yang hidupnya lebih sejahtera. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh prinsip yang banyak di anut oleh masyarakat di NTB yaitu “banyak anak banyak rezeki”. Dan prinsip tersebut justru sangat diyakini oleh penduduk yang hidupnya dibawah garis kemiskinan, sehingga berupaya untuk bisa lebih banyak lagi jumlah anaknya sehingga rezekinya akan lebih banyak lagi, padahal yang terjadi justru sebaliknya yaitu beban keluarga akan semakin berat karena lebih banyak lagi kebutuhan hidupnya.

  1. Masih rendahnya komitmen pimpinan dalam penetapan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Komitmen pimpinan tentu adalah merupakan motor penggerak utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan, karena setiap kebijakan yang ditetapkan sangat ditentukan oleh ide, gagasan, dan dukungan dari setiap pimpinan baik pimpinan wilayah maupun pimpinan OPD. Sebaik apapun konsep dan gagasan yang dilahirkan dari pemikiran seorang staf tidak akan pernah bisa dilaksanakan jika pimpinan tidak setuju dengan konsep dan gagasan tersebut, karena konsep dan gagasan baru dapat dilaksanakan apabila sudah masuk pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang merupakan ranah kebijakan yang wajib disetujui dan mendapatkan dukungan pimpinan. Disamping itu pimpinan juga memegang peranan penting dalam rangka melakukan advokasi dan sosialisasi kepada stakeholder lainnya, karena posisi pimpinan sebagai penentu kebijakan akan lebih tinggi marwahnya ketika menyampaikan informasi tentang kebijakan sehingga lebih di dengar, lebih mudah sampai dan lebih cepat ditindaklanjuti. Dengan kondisi ini maka upaya untuk menyebarkan virus-virus penanggulangan kemiskinan pada setiap stakeholder akan lebih mudah dilakukan.

Melihat banyaknya kendala dan permasalahan yang masih menjadi penghambat dalam rangka mewujudkan “angka kemiskinan 1 digit” dibutuhkan upaya yang ekstra keras dengan terobosan-terobosan program yang inovatif dan mampu memberikan daya ungkit terhadap penurunan angka kemiskinan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh NTB adalah sebagai berikut:

  1. Menggunakan 1 basis data yaitu Basis Data Terpadu (BDT) untuk semua program penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB. Penggunaan satu basis data ini diterapkan bagi program kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi NTB oleh Kementerian/ Lembaga, OPD Provinsi NTB, Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan, BUMN/BUMD, NGO, Swasta dan masyarakat. Implementasi dari upaya ini diwujudkan melalui Program NTB Satu Data dan NTB Satu Peta. Disamping itu untuk memudahkan setiap pengguna data BDT ini, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB mengembangkan BDT ini dalam berbagai bentuk data yang praktis digunakan diantaranya: BDT yang sudah dipilah berdasarkan karakteristik kemiskinannya seperti: karakteristik ber mata pencaharian sebagai petani, nelayan, pemulung, peternak, industry pengolahan dll. Disamping itu ada juga BDT yang sudah dikembangkan menjadi aplikasi SDGs dan Kemiskinan, serta peta kemiskinan untuk 500 desa paling miskin yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur NTB. Dalam rangka mengakomodir kebutuhan anggota DPRD pada wilayah Dapil masing-masing, TKPKD juga mengembangkan BDT yang sudah dipilah berdasarkan Dapil yang disebut sebagai “BDT berbasis Dapil”.
  2. Dalam rangka mengatasi permasalahan belum terintegrasinya program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di NTB, Pemerintah Provinsi menetapkan 500 Desa yang paling banyak penduduk miskinnya di NTB untuk menjadi lokus dari setiap program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di NTB. Dari 500 desa tersebut, 100 desa menjadi tanggungjawab Provinsi dan 400 desa menjadi tanggungjawab Kabupaten/Kota dan Desa.

Integrasi Program/Kegiatan juga di upayakan dengan menetapkan 13 Program prioritas penanggulangan kemiskinan di NTB yang terdiri dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Program Jamban Keluarga, Program Rumah Layak Huni (RLH), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Air Bersih, Pengembangan Desa Wisata, Sambungan Listrik Murah, Bank Sampah, Desa Berdaya Mandiri Pangan, Budidaya Udang Vaname, Revitalisasi Posyandu, dan Pertanian Konserfasi.

Integrasi program dalam 13 program prioritas ini diwujudkan melalui beberapa model integrasi diantaranya dengan :

  • Satu program dikerjakan secara bersama-sama, contohnya KRPL yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui penyediaan Unggas dan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk penyediaan bibit ikan. Demikian juga pembangunan Rumah Layak Huni yang dilaksanakan oleh Dinas Permukiman bisa bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk penyediaan jamban dan dengan Dinas PUPR untuk penyediaan air bersih, rabat gang dan drainasenya.
  • Model integrasi lainnya adalah dengan pembagian lokus kegiatan, misalnya KRPL yang bersumber dari dana APBD berbagi wilayah dengan yang bersumber dari APBN. Begitu juga halnya dengan Rumah Layak Huni berbagi wilayah antara yang dibiayai dari APBD dengan yang dibiayai dari dana CSR BUMN/BUMD/Swasta/BAZNASDA dan lain-lain.

 

  1. Untuk mengatasi adanya kesalahan diagnose dalam penetapan program yang tepat dan sesuai dengan permasalahan daerah maka sebelum penetapan program intervensi terlebih dahulu dilakukan analisis Basis Data Terpadu untuk melihat karakteristik kemiskinan pada suatu wilayah. Disamping itu juga harus dilakukan Analisis Belanja Publik untuk melihat berbagai hal yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan alternative intervensi program yang tepat untuk penanggulangan kemiskinan pada suatu wilayah. Beberapa alat analisis yang digunakan adalah:
  • Analisis Perkembangan Antar Waktu
  • Analisis efektifitas Program
  • Analisis Relefansi Program
  • Analisis Keterkaitan Program
  • Analisis Prioritas Intervensi Wilayah dan beberapa alat analisis lainnya.
  1. Berkaitan dengan kebijakan nasional di NTB seperti kenaikan BBM, TDL dan kebijakan lainnya yang berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin di NTB, untuk mengatasi permasalahan ini tidak banyak hal yang dapat kita lakukan karena penetapan kebijakan di tingkat pusat tentunya sudah ada pertimbangan oleh para pakar yang berkompeten, namun Pemerintah Provinsi tentu tidak tinggal diam tetapi tetap mengambil langkah-langkah diantaranya dengan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat untuk dapat menunda dulu kebijakannya atau langkah-langkah lain berupa tindakan mempersiapkan masyarakat dengan sosialisasi dan langkah-langkah antisipasi tingkat lokal seperti “Operasi Pasar Murah” agar dampak yang ditimbulkan tidah terlalu dirasakan oleh masyarakat miskin.
  2. Yang berkaitan dengan masih adanya kesalahan pemahaman tentang kemiskinan yang di anggap hanya merupakan aspek ekonomi semata perlu dilakukan advokasi yang lebih intens terutama di kalangan internal birokrasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penetapan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Disamping itu upaya untuk menggiring dalam rangka memperbaiki pola pikir yang kurang tepat tersebut juga dilakukan dengan melibatkan akademisi dari perguruan tinggi yang ada di NTB untuk turut berkontribusi memberikan sumbangan pikiran sebagai tim pakar dalam penanggulangan kemiskinan, sehingga dalam berbagai kesempatan para pakar ini memberikan pencerahan kepada stakeholder yang terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan di NTB.
  3. Tingginya nuansa politik dalam penetapan kebijakan anggaran perlu dibenahi dengan meningkatkan ketersediaan data sasaran yang up to date dan akuntabel sehingga dapat menjadi pertimbangan yang lebih jelas dalam pengambilan keputusan. Disamping itu penggunaan sistim aplikasi e-planning dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran diharapkan dapat lebih mengarahkan program/kegiatan ke sasaran yang tepat dan meminimalisir intervensi politik yang terlalu dominan. Dan untuk membekali DPRD dengan data yang lengkap TKPKD telah menyiapkan data BDT berbasis Dapil sebagai dasar pertimbangan utama untuk menetapkan sasaran program/kegiatan.
  4. Semakin terbatasnya daya dukung dan daya tampung lahan bagi penduduk miskin yang berprofesi sebagai petani dapat di atasi dengan mengembangkan pertanian yang lebih modern dengan bantuan input teknologi yang lebih modern kepada petani. Input teknologi yang lebih modern tersebut bisa berupa bantuan peralatan mekanisasi yang dapat mempermudah dalam bertani dan bisa meningkatkan produktifitas pada lahan yang terbatas. Bantuan teknologi juga dapat dalam bentuk bantuan Drip Irrigation (irigasi tetes) yang bisa meningkatkan pertanaman dalam suatu lahan sehingga yang semula hanya panen sekali dapat menjadi 3 atau 4 kali panen. Yang berkaitan dengan terjadinya degradasi lahan sebagai akibat dari penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan dapat di atasi dengan menerapkan sistim pertanian konservasi dalam budidaya pertanian pada lahan-lahan yang sudah kritis. Dalam rangka meningkatkan hasil dari lahan yang terbatas juga di atasi dengan meningkatkan nilai tambah dari produk hasil pertanian yang ada dengan melakukan pengolahan hasil pertanian tersebut terlebih dahulu sebelum di pasarkan. Disamping itu keterbatasan kepemilikan lahan juga harus disikapi dengan pemilihan jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi seperti komoditi hortikultura atau jenis komoditi lainnya, sehingga dengan luasan lahan yang sempit mendapatkan hasil produksi yang lebih tinggi nilai ekonomisnya.
  5. Untuk mengatasi lemahnya daya juang dan karakter penduduk miskin bukan merupakan pekerjaan yang ringan, karena hal tersebut sudah mendarah daging dan membudaya dalam hidup dan kehidupannya. Sehingga upaya untuk mengatasi permasalahan ini harus dibagi dalam dua skenario yaitu skenario jangka pendek dan jangka panjang seuai kondisi dan permasalahan yang ada.
  • Untuk mengatasi karakter masyarakat miskin yang bersifat pemalu dan susah bicara jika berkumpul dalam satu kelompok dengan masyarakat yg lebih maju apalagi kalau dalam forum tersebut ada pejabat atau tokoh yang disegani, maka upaya jangka pendek yang bisa dilakukan adalah dengan mengelompokkan dalam satu kelompok yang homogen atau setara sehingga setiap individu yang ada dalam forum tersebut tidak segan untuk bicara mengeluarkan unek-uneknya, disamping itu kelompok-kelompok masyarakat seperti ini harus lebih sering di ajak bicara dan dilibatkan dalam berbagai forum sehingga lambat laun menjadi terbiasa untuk berbicara dalam forum. Sedangkan upaya jangka panjang membutuhkan satu generasi lagi dengan meningkatkan kapasitas SDM masyarakat miskin sejak dini melalui dunia pendidikan karena apabila berbagai upaya jangka pendek tersebut diatas tidak bisa mengatasi permasalahan tersebut karena kondisi karakter individu yang sudah susah dirubah, maka alternatif generasi penerusnyalah yang harus dibina dan difasilitasi sehingga tidak terjadi proses pewarisan kemiskinan pada generasi berikutnya akibat karakter yang tidak mendukung untuk membentuk masyarakat sejahtera.
  • Kondisi masyarakat miskin yang mudah pasrah dan merasa cepat puas dengan kondisi yang ada harus ditangani dengan komprehensif, yang dimulai dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin dengan menggerakkan semangat yang pantang menyerah baik melalui komunikasi verbal maupun study komparasi, dan pilot project yang memberikan contoh kongkrit bahwa masih ada masyarakat yang kondisinya jauh lebih parah diluar sana tapi mampu bangkit dan keluar dari lembah kemiskinan karena memiliki semangat dan keinginan yang kuat untuk maju dan berubah. Setelah langkah pemberdayaan harus dilanjutkan dengan memberikan input fisik berupa bantuan sarana usaha atau input fisik lainnya sesuai potensi yang dimiliki, sehingga setelah yang bersangkutan menerima pembekalan melalui pemberdayaan dapat mereka lanjutkan dengan memulai aktifitas usaha/kegiatan yang dapat memberikan sumber penghasilan untuk hidup lebih layak. Tidak cukup dengan itu, upaya untuk menjamin adanya keberlanjutan terhadap berbagai bantuan yang sudah diberikan harus tetap di pantau, di monitoring dan di evaluasi sehingga dapat dipastikan bahwa penduduk miskin tersebut meningkat status kesejahteraannya.
  • Kondisi yang paling banyak terjadi pada masyarakat miskin adalah miskin ide dan gagasan. Dan untuk membuat masyarakat miskin kaya akan ide dan gagasan maka kapasitas SDMnya harus terus di asah, baik melalui pelatihan maupun memberikan informasi tentang contoh ide dan gagasan di tempat lain yang memiliki potensi untuk mereka juga lakukan. Contoh ide dan gagasan tersebut harus diberikan dalam berbagai pilihan dan alternatif sehingga dapat disesuaikan dengan keahlian,potensi dan daya dukung lingkungan serta peluang pasar yang menguntungkan bagi mereka.
  • Permasalahan kurangnya wawasan dan pergaulan dengan dunia luar memang menjadi salah satu penghambat untuk maju, dan untuk mengatasi hal tersebut penduduk miskin harus diberikan peningkatan kapasitas SDM dan sosialisasi tentang bagaimana membuka wawasan berpikir agar lebih luas dan memfasilitasi masyarakat miskin untuk dapat berkomunikasi dengan dunia luar, baik dengan menghadirkan orang-orang potensial dari luar yang dapat membantu perluasan jaringan pergaulan, maupun dengan membantu akses masyarakat miskin terhadap informasi dari luar melalui dunia maya, sehingga dari interaksi tersebut diharapkan ada peluang yang bisa dikerjasamakan dalam rangka perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin.
  • Lemahnya etos kerja juga merupakan permasaahan yang cukup pelik untuk ditangani karena walaupun sudah banyak bantuan dan fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong penduduk miskin keluar dari garis kemiskinan tetapi yang bersangkutan memiliki etos kerja yang lemah, maka berbagai upaya tersebut akan sulit untuk dijamin keberlanjutannya. Lemahnya etos kerja umumnya disebabkan oleh 2 hal yaitu pertama karena karakter individual masyarakat yang malas, dan yang kedua disebabkan oleh kondisi masyarakat yang frustasi karena berbagai upaya yang sudah dilakukan belum memberikan hasil yang memuaskan, atau bisa juga rasa malas situ muncul sebagai bentuk kekecewaan akibat adanya kondisi yang termarginalkan karena tidak adanya akses secara social dan politik untuk mendapatkan bantuan dan perhatian dari pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut maka bagi masyarakat yang karakternya memang malas maka langkah yang harus di ambil adalah terus menggugah masyarakat tersebut untuk ikut serta dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan tentu dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Misalnya kalau selama ini rasa malas itu muncul mungkin karena pendekatannya individual, maka dapat dirubah dengan pendekatan kelompok sehingga dalam kelompok tersebut ada motivasi dari rekan lainnya yang ada dalam kelompok tersebut untuk bersama-sama keluar dari belenggu kemiskinan.
  1. Semakin beratnya tantangan untuk menghindari pola hidup konsumtif.

Untuk mengatasi beratnya tantangan mengatasi pola hidup konsumtif dari penduduk miskin berbagai upaya harus dilakukan mulai dari pembenahan sistim penyaluran bantuan agar bantuan digunakan sesuai peruntukannya, dan peningkatan pengendalian, pengawasan dan monev terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan yang lebih intensif agar sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan. Pola hidup konsumtif dapat di minimalisir dengan berbagai cara diantaranya dengan memberikan penyadaran dan pembinaan dengan melibatkan tokoh agama melalui pendekatan keagamaan, disamping itu cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kesibukan dengan kegiatan yang lebih produktif sehingga tidak ada waktu untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat konsumtif.

  1. Tingkat Pendidikan yang Rendah dan Kurangnya Keterampilan Individu

Berdasarkan data karakteristik penduduk miskin yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2019, rata-rata sebanyak 41,20% penduduk miskin di NTB pendidikannya SD ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab dari kemiskinan di Provinsi NTB ini adalah rendahnya tingkat pendidikan. Dengan kondisi tingkat pendidikan yang sangat rendah tersebut tentunya akan berpengaruh langsung pada kurangnya keterampilan sehingga tidak banyak ide dan gagasan untuk melakukan aktifitas ekonomi yang dapat menghasilkan pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rendahnya tingkat pendidikan ini juga menyebabkan sangat minimnya peluang kerja bagi masyarakat miskin, karena pasar kerja tentu akan lebih mengakomodir tenaga kerja dengan pendidikan yang lebih tinggi karena lebih identik dengan tingkat keterampilan yang lebih baik.

Masih adanya masyarakat NTB yang berstatus sebagai pengangguran perlu ditangani secara lebih serius, karena jika angka pengangguran ini meningkat secara langsung dapat berpengaruh pada meningkatnya jumlah penduduk miskin. Untuk mengatasi masalah pengangguran ini dapat dilakukan melalui upaya jangka pendek maupun upaya jangka panjang. Upaya jangka pendek yang dapat dilakukan adalah melalui penyiapan tenaga kerja yang ada melalui pelatihan-pelatihan singkat (short course) sehingga siap untuk diserap oleh pasar kerja. Sedangkan upaya jangka panjang yang dapat dilakukan adalah melalui penyediaan pendidikan formal baik jenjang pendidikan menengah maupun sarjana yang sesuai dengan kebutuhan investasi di daerah. Disamping itu upaya jangka panjang yang juga dapat dilakukan melalui perbaikan iklim investasi sehingga memancing investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi NTB sehingga dapat menciptakan peluang kerja bagi masyarakat.

  1. Tingginya beban hidup keluarga miskin akibat banyaknya anggota keluarga yang diakibatkan oleh adanya prinsip banyak anak banyak rezeki harus diatasi dengan melakukan penyadaran melalui advokasi dan sosialisasi dengan bekerjasama dengan berbagai pelaku pembangunan lainnya yang terkait dengan kependudukan diantaranya BKKBN untuk dapat memberikan pencerahan dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih intensif. Disamping itu upaya lainnya yang juga dapat ditempuh adalah melalui bekerjasama dengan tokoh agama yang dapat memberikan ceramah dari sisi keagamaan bahwa prinsip banyak anak banyak rezeki adalah bukan prinsip yang baik jika tidak mampu memberikan nafkah yang cukup untuk kehidupan yang layak.

 

  1. Khusus untuk masih lemahnya komitmen pimpinan dalam rangka penetapan kebijakan yang pro poor memang dibutuhkan upaya yang terus menerus untuk melakukan advokasi dengan melibatkan TNP2K selaku Unit kerja penanggulangan kemiskinan di tingkat Nasional sehingga setiap pimpinan baik di pusat maupun di daerah memiliki pemahaman, kepedulian dan keinginan yang kuat untuk melahirkan kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih Pro Poor di daerah. Pimpinan yang dimaksudkan disini adalah pada semua level dan jenjang pemerintahan baik di pusat yang dimulai dari pimpinan Negara, pimpinan kementerian/lembaga sampai ke pimpinan unit kerja. Demikian juga di daerah yang dimaksudkan sebagai pimpinan adalah mulai dari pimpinan daerah, pinpinan OPD, sampai pada pimpinan unit kerja terkecil yang ada di daerah. Setiap pimpinan dari pusat sampai daerah tentunya berkontribusi untuk penanggulangan kemiskinan sesuai kewenangan dan tanggungjawab yang melekat pada jabatannya.

Peran pimpinan dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ini ibarat dirigen pada sebuah orchestra yang sangat menentukan apakah sebuah lagu yang akan dimainkan iramanya mendayu ataukah berirama dinamis, atau apakah orkestranya mulai memainkan alat music ataukah berhenti, jadi begitu strategisnya peran pimpinan dalam menentukan irama percepatan penurunan angka kemiskinan sehingga setiap pimpinan harus memiliki konsep, strategi, dan komitmen yang luar biasa untuk bisa mewujudkan penurunan angka kemiskinan yang significant.

Disamping upaya-upaya tersebut di atas yang dirancang khusus untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam percepatan penurunan angka kemiskinan menjadi 1 digit dibutuhkan juga komitmen lintas sector untuk melaksanakan program/kegiatan lainnya dalam rangka mendukung program/kegiatan penanggulangan kemiskinan seperti:

  • Sudahkah program/kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perencanaan pembangunannya mengarah kepada desa-desa atau wilayah yang penduduk miskinnya banyak dan terisolir sehingga arus barang dan jasa ke wilayah tersebut berjalan lancar agar memudahkan penduduk miskin pada wilayah tersebut melaksanakan aktifitas ekonominya yang dapat mendorong mereka untuk keluar dari garis kemiskinan.
  • Sudahkah program/kegiatan pembangunan sarana pelayanan public seperti sarana kesehatan dan pendidikan mempertimbangkan desa-desa yang banyak penduduk miskinya?, karena salah satu beban yang berat bagi penduduk miskin adalah meningkatkan akses mereka ke sarana kesehatan dan pendidikan. Semakin jauh lokasi sarana kesehatan dan pendidikan dari rumah penduduk miskin maka akan semakin berat beban akses mereka ke sarana tersebut dan membutuhkan biaya transportasi yang semakin besar.
  • Sudahkah program/kegiatan pembangunan sarana ekonomi seperti pasar dan perbankkan mengarah kepada desa-desa atau wilayah yang penduduk miskinnya banyak, karena keberadaan sarana tersebut yang lebih dekat dari permukiman penduduk miskin dan lebih mudah di akses akan sangat membantu mereka untuk menjalankan aktifitas ekonominya seperti kemudahan untuk mendapatkan modal dari perbankkan, maupun kemudahan untuk menjual hasil produksi mereka ke pasar. Jika kemudahan-kemudahan tersebut mereka dapatkan, maka akan mempermudah penduduk miskin untuk meningkatkan pendapatannya yang berdampak langsung pada keluarnya penduduk miskin tersebut dari garis kemiskinan.
  • Disamping pembangunan infrastruktur pendukung, hal lain juga yang harus digerakkan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan yaitu mendorong berkembangnya investasi pada suatu wilayah. Untuk berkembangnya investasi banyak hal yang harus dipersiapkan diantaranya kejelasan dan kemudahan investor untuk mendapatkan perizinan dalam investasi, kepastian tentang arah penggunaan ruang wilayah baik melalui RTRW maupun RDTR, kejelasan tentang potensi SDA dan SDM yang mendukung investasi, keamanan dan ketertiban wilayah yang terjaga serta berbagai kebutuhan investasi lainnya. Berkembangnya investasi ini pada akhirnya akan dapat berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan karena akan memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar sehingga memberikan penghasilan yang pasti bagi peningkatan pendapatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

 

Demikianlah sekilas tentang kondisi, peluang dan tantangan dalam rangka mengejar angka kemiskinan 1 digit yang menjadi ikhtiar Provinsi Nusa Tenggara Barat agar bisa minimal sejajar dengan angka rata-rata kemiskinan di tingkat Nasional yang sudah lebih dulu turun menjadi 1 digit.

 

“If poverty is a disease that infects the entire community in the form of unemployment and violence, failing schools and broken homes, then we can’t just treat those symptoms in isolation. We have to heal that entire community.”

( Barack Obama)

(Jika kemiskinan adalah penyakit yang menginfeksi seluruh komunitas dalam bentuk pengangguran dan kekerasan, kegagalan sekolah dan rumah yang berantakan, maka kita tidak bisa hanya memperlakukan gejala-gejala itu secara terpisah. Kita harus menyembuhkan keseluruhan himpunan itu.)

( Barack Obama)