Bappenas beberapa waktu lalu mengadakan pertemuan di Jakarta untuk membahas laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 untuk triwulan kedua. Pelaporan ini sebenarnya sudah menggunakan aplikasi eMonev yang berbasis web, namun pada kenyataannya hingga dilaksanakannya pertemuan tersebut baru 7 (tujuh) Provinsi dari 33 Provinsi yang melaporkan hasilnya. Dari ketujuh provinsi tersebut, Provinsi NTB termasuk salah satu Provinsi yang selalu mematuhi ketentuan dalam melaksanakan pemantauan dan pelaporan hasil realisasi dana APBN yang ada di wilayahnya.
Secara umum penyerapan anggaran APBN untuk seluruh provinsi di Indonesia masih rendah. Hal ini disebabkan pada awal tahun sejumlah kementerian masih bergulat dengan struktur organisasinya. Untuk Provinsi NTB sendiri secara keseluruhan penyerapan anggaran APBN ini, baik dana dekonsentrasi (Dekon), tugas pembantuan (TP) maupun urusan bersama (UB) hingga triwulan II baru mencapai 19,64%. Persentase tersebut walaupun rendah namun masih lebih tinggi dari nasional yang hanya sebesar 16,67%. Penyerapan tertinggi disumbang oleh dana TP sebesar 22,03%, disusul serapan dari dana Dekon sebesar 14,92%. Sedangkan serapan dari dana UB hingga triwulan II ini masih belum ada realisasi.
