Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si. membuka rapat persiapan asistensi rencana kerja dan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di ruang rapat Lakey Bappeda NTB. “Pagi hari ini kita memulai langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas perencanaan kita untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan” ujar Kepala Bappeda membuka rapat. Selasa, 20 September 2022.
Salah satu urusan pemerintah yang harus dilakukan, yaitu SPM sebagai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar sebagaimana disebutkan dalam pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, dan sosial.
“Peningkatan SPM kita tiap tahunnya masih kecil, hal ini karena kita belum menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Ujar Kepala Bappeda NTB menjelaskan. Selain itu, penganggaran dari OPD terkait SPM juga harus mengutamakan anggaran terkait SPM. Oleh karena itu, rencana penganggaran berpedoman dengan Peraturan Gubernur No.32 Tahun 2022, ujarnya menambahkan.
Bappeda NTB dalam rapat ini dijelaskan akan melakukan pemetaan, apa saja program pelayanan dasar yang penting untuk dibiayai dalam rangka penerapan SPM yang disesuaikan dengan kemampuan APBD. Jika tidak mencukupi, maka secara bersama-sama akan dicarikan sumber dana yang lain. Hasil dari analisis juga akan menjadi roadmap sebagai acuan dari proses pembahasan di desk. “Misalnya DAK fisik dan non fisik orientasinya untuk penerapan spm. Kalo itu tidak cukup prioritaskan dari dana DBHCHT untuk kesehatan dan sosial” ujar Kepala Bappeda NTB menambahkan.
Rapat ini berlangsung interaktif, dalam rangka mempersiapkan asistensi SPM yang akan dilaksanakan dua hari mendatang. Dody Irawan, SE.,M.Ak, fungsional perencana menyampaikan, “Dua aspek yang kami butuhkan dalam asistensi besok, Informasi capaian SPM untuk melengkapi Bab dua dokumen perencanaan dan validasi nomenklatur.
Rencana tindak lanjut selain memastikan kesamaan nomenklatur di internal Bappeda, Kepala Bappeda juga menyampaikan “Dalam dua hari ini agar fungsional perencana terkait menyiapkan dokumen yang menggambarkan secara utuh penerapan spm sampai saat ini. Agar jelas roadmap mencapai SPM 100% sehingga dapat diperkirakan waktu pencapaiannya. Selain itu, juga apa program kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, mengacu pada program kegiatan yang sudah ditetapkan”.
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
