Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi NTB, H. Huailid, S.Sos., M.Si., memimpin Rapat Percepatan Pencapaian Indeks Profesionalisme ASN. Dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB serta perwakilan perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Bertempat di ruang rapat Lakey Bappeda NTB, Kamis 26 Januari 2023.
Huailid sampaikan rapat ini diselenggarakan atas dasar dua hal, antara lain; hasil evaluasi RKPD Tahun 2022 dalam pokok pembahasan ruang lingkup pencapaian Indeks Profesionalisme ASN dan Persamaan Persepsi untuk penilaian Indeks Profesionalisme ASN.
Dalam sesi pembahasan, pejabat fungsional dari BKD NTB sampaikan terdapat tren penurunan capaian pada Indeks Profesionalisme ASN tahun ini. Hal ini terjadi karena pada tahun sebelumnya yaitu 2019-2021 penghitungan Indeks Profesionalisme ASN dilakukan melalui penghitungan mandiri dari hasil perhitungan oleh bidang-bidang di BKD. Sedangkan di Tahun 2022 penilaian Indeks Profesionalisme ASN diharuskan berdasarkan pada data inputan dalam My-SAPK. Data yang ada dalam My-SAPK adalah data inputan ASN yang sudah terverifikasi dan tervalidasi.
“Mayoritas ASN di Provinsi NTB sudah tamat S-1, dalam rangka peningkatan dimensi kualifikasi Pendidikan, bidang pengembangan sudah sangat progresif untuk memfasilitasi penerbitan Izin Tugas Belajar”, lanjutnya.
Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir, juga memberikan tanggapan diantaranya, berdasarkan informasi dari Kepala BPSDM Provinsi NTB yang sebelumnya dinyatakan bahwa inventarisasi dan penghitungan data pada dimensi kompetensi masih menggunakan sistem manual, sedangkan di BKD sudah menggunakan aplikasi My-SAPK.
“Dalam hal peningkatan kualifikasi Pendidikan dapat dilihat bahwa saat ini ASN di Provinsi NTB memiliki antusias yang tinggi untuk meningkatkan jenjang pendidikannya. Melalui rapat ini diharapkan adanya persinggungan untuk dapat melaksanakan tugas masing-masing tetapi tetap melakukan koordinasi”, lanjutnya.
Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Bappeda NTB, Badaruddin, S.Si., MA., M.EC.Dev., menambahkan perlunya memasangkan indikator Indeks Profesionalisme ASN pada seluruh program penunjang Pemerintah Daerah di seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kesadaran ASN dan memudahkan evaluasi indeks tersebut. Evaluasi dapat dimulai dengan perangkat daerah yang memiliki indeks profesionalisme ASN terendah.
Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam rapat ini diantaranya: 1. Peningkatan dimensi kinerja akan dilakukan dengan sosialisasi penyusunan SKP, pemotongan TPP untuk menstimulasi ASN meningkatkan kinerjanya, dan bekerjasama dengan seluruh perangkat daerah; 2. Peningkatan dimensi disiplin akan dilakukan dengan menerapkan aturan pemberian sanksi bagi ASN yang tidak taat pada aturan kepegawaian dan meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan (sidak); dan 3. Peningkatan dimensi kompetensi akan dilakukan dengan memperkuat koordinasi dan komunikasi yang intens antara BKD NTB dan BPSDM NTB dan akan melakukan koordinasi dengan mengundang seluruh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
