Mataram-Bappeda NTB bersama mitra pembangunan antara lain Yayasan Islamic Relief Indonesia, Konsepsi, Transform, dan Vicra pada (21/12) melaksanakan Konsultasi Publik Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024 – 2030.
Menggabungkan dua kebijakan yaitu pembangunan rendah karbon (PRK) dan pembangunan berketahanan iklim (PBI), dokumen ini menguraikan kerangka kerja, rencana aksi, juga skenario-skenario yang dikembangkan.
Sehingga penting dalam proses penyusunannya dilaksanakan konsultasi publik yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman dari para multi stakeholder terkait PRK dan PBI yang disusun dengan pendekatan model sistem dinamik. Dimana strategi adaptasi dan mitigasi yang disusun mendukung target nasional untuk menurunkan emisi hingga 32% dengan upaya sendiri, dan 43% dengan bantuan luar negri.
Sri Suparti , S.H., M.E, Fungsional Perencana Utama di Bappeda NTB yang hadir mewakili Kepala Bappeda NTB harapkan agar rencana aksi yang disusun ini dapat berdampak dan bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. “Mendukung ultimate goal RPD yaitu terwujudnya NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi di kawasan regional Bali – Nusa Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menutup arahannya, Sri Suparti sampaikan agar penyusunan dokumen ini memperhatikan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya. “Untuk kedepan dan yang saat ini disusun, ada dokumen jangka Panjang RPJPD NTB dua puluh tahunan untuk 2025-2045 dan RPJMD lima tahunan untuk tahun 2025-2029,” pungkasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Anna Amalia, S.T., M. Env, Fungsional Perencana Ahli Madya Bappenas yang hadir sebagai narasumber. Menurutnya dokumen PRKBI harus disusun secara komprehensif, tidak berdiri sendiri dan terintegrasi dengan RPJPD dan RPJMD. “Diperhatikan capaian penurunan emisi sampai saat ini, capaian indeks ekonomi hijau sampai saat ini, analisis daya dukung dan daya tampung,” ujarnya.
Oleh karena itu NTB perlu menjadikan indeks ekonomi hijau menjadi salah satu indikator makro RPJPD dan RPJMD Provinsi NTB. “Masih dibutuhkan penguatan kapasitas bagi Pemprov NTB salah satunya pelatihan system dinamik baik dalam Menyusun dokumen PRKBI maupun menghitung indeks ekonomi Hijau yang juga melibatkan akademi,” tambahnya.
