Sekretaris Bappeda Provinsi NTB Dr. Mahjulan, MP buka Forum Perangkat Daerah (FPD) Bappeda NTB. Menjadi FPD penutup, forum ini hadirkan tiga narasumber kunci yaitu dari Bappenas RI, Kemendagri, dan Sekjen PN PPI. Dilaksanakan secara hybrid, kegiatan ini dihadiri oleh OPD terkait di tingkat Provinsi, seluruh Bappeda Kabupaten/Kota dan mitra pembangunan. 6 Maret 2023.
Akan membahas isu-isu terkait perencanaan pembangunan. Dalam sambutannya, Sekretaris Bappeda NTB berharap dapatkan arahan dari Pemerintah Pusat terkait permasalahan dan rencana pembangunan di tingkat nasional. “Agar kami tidak asal usul dalam ajukan proyek strategis” ujarnya.
Memasuki sesi pemaparan, Narasumber pertama dari Bappenas sampaikan tentang Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). Jadi indikator baru di tahun ini, IPPN adalah mandat dari PP No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
Miliki empat tujuan, antara lain; pastikan terjadinya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, mengukur keselarasan antara perencanaan dengan penganggaran, mendukung perencanaan yang lebih berdampak, dan penguatan peran kemeterian PPN/Bappenas dalam pembangunan. IPPN hanya akan diterapkan di pemerintah tingkat provinsi.
Selanjutnya Kemendagri sebagai narasumber kedua sampaikan bahwa NTB termasuk sebagai salah satu daerah yang kepala daerahnya berakhir tahun 2023. Oleh karena berdasarkan instruksi Mendagri No.52 tahun 2022. Agar menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. “Serta Rencana Strategi (Renstra) dari setiap perangkat daerah dengan timeframe sama yang nantinya akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah” ujarnya.
“Oleh karena itu, kami sangat apresiasi, inisiatif Bappeda NTB untuk jemput bola, adakan FPD di masing-masing OPD dengan mengundang Pemerintah Pusat” tambahnya, mengapresiasi pola FPD baru di Provinsi NTB tahun ini.
Sementara itu terkait peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah, menurutnya tahapan harus dimulai dengan penyiapan data. “Data menjadi dasar bagi perencanaan berkualitas, perencanaan yang berkualitas dapat mendorong pembangunan berkualitas” ujarnya.
Selain data, informasi lain yang penting juga diketahui adalah mengenai isu strategis. Rumusan isu strategis harus dapat gambarkan dinamika baik di regional, nasional maupun internasional yang berdampak pada daerah baik jangka waktu menengah maupun panjang.
“Tidak hanya penentuan isu, setelahnya penting dilakukan pembobotan” tambahnya. Dilaksanakan melalui proses FGD, pembobotan penting untuk menentukan isu yang paling prioritas sebagai acuan dalam menyusun tujuan dan sasaran.
Setelahnya, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda NTB Lalu Miftahul Ulum, ST juga sampaikan tiga peran Bappeda dalam capaian pembangunan. Penguatan data perencanaan. Penguatan sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. “Dan penguatan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan” ujarnya.
Menambahkan paparan dari Miftahul Ulum, Suryani Eka Wijaya, P.hD Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda NTB juga sampaikan peran strategis bappeda NTB yang terdapat dalam draft Renstra Bappeda NTB tahun 2024-2026. “Bappeda selaku OPD yang jalankan peran perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, miliki 8 peran strategis” ujarnya. Antara lain; 1) Membangun sinergi pusat dan daerah (integrasi vertical dan horizontal), 2)Mendorong perumusan kebijakan perencanaan pembangunan berbasis bukti, 3)Mengawal pencapaian indikator kinerja (IKU) bersama OPD, 4)Mengevaluasi dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah tingkat provinsi dan kab/kota, 5)Mendorong inovasi daerah untuk capaian target SDGs, 6)Mengawal peningkatan indeks daya saing daerah, 7) Mendorong optimalisasi pembangunan lingkungan hidup yang lestari dan asri, dan 8) Membangun jejaring Kerjasama kemitraan dan kolaborasi multipihak dalam dan luar negeri.
Sebagai narasumber terakhir, Sekjen PN PPI review paparan RPD NTB yang sebutkan bahwa isu utama NTB adalah masih rendahnya produktifitas. Hal tersebut perlu dilengkapi dengan fakta empiris dan data. “Selanjutnya untuk mengupasnya, perlu dilakukan proses teknokratis yang bersifat kuantifikasi untuk cari solusinya” ujarnya. (Id)
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
