Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menjadi narasumber dalam Forum Perangkat Daerah Bappenda NTB. Dalam rangka penggalian isu pembangunan sebagai masukan dalam Penyusunan RPD 2024-2026, kegiatan ini dihadiri perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di NTB. Bertempat di ruang rapat Bappenda NTB, kegiatan ini terlaksana pada Rabu, 22 Februari 2023.
Kepala Bappeda NTB menyampaikan saat ini kita di Provinsi NTB sedang menyusun rencana pembangunan daearah atau RPJMD yang bersifat transisi. Hal ini karena berakhirnya jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2023. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
Menurutnya berdasarkan Pasal 261 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPD ini disusun menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas untuk mencapai dokumen yang berkualitas. Sedangkan terkait Tujuan Pembangunan Daerah, Undang-Undang ini menyebutkan enam hal, diantaranya: 1. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; 2. Kesempatan kerja; 3. Lapangan berusaha; 4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public, dan; 5. Daya saing Daerah. “Ini agar menjadi perhatian” ujarnya.
Sementara itu, Kembali ke draft RPD yang telah disusun Bappeda NTB. Doktor Iswandi menjelaskan terdapat 3 pilar utama yaitu : Pilar 1 Pembangunan Manusia Berkualitas, Pilar 2 Pembangunan Lingkungan Yang Lestari dan Asri, dan Pilar 3 Pembangunan Masyarakat NTB Sejahtera. Juga terdapat 3 pilar pendukung; Tata kelola daerah melalui reformasi birokrasi, Meningkatnya capaian kinerja SDGs untuk mewujudkan komitmen global, serta Meningkatnya daya saing daerah untuk akselerasi.
Khususnya terkait bappenda, ia menyampaikan adanya sepuluh peran strategis Bappenda dalam pembangunan Provinsi NTB, antara lain: 1. Transformasi dari fiskal rendah ke tinggi; 2. Pengurangan subsidi BLUD; 3. Tingkat kepatuhan pajak PKB mencapai 70%; 4. Dividen semua BUMD meningkat; 5. Intensifikasi subyek pajak PAP; 6. Potensi Lain-lain PAD yang sah; 7. Menekan peredaran rokok ilegal; 8. Kemitraan multipihak; 9. Pelayanan berkualitas untuk OPD penerima retribusi, dan; 10. Digitalisasi pendapatan daerah.
Selanjutnya Doktor Iswandi menekankan bahwa Forum Perangkat Daerah ini bertujuan untuk membangun sinergi dan kolaborasi untuk aksi dan penyamaan persepsi terkait isu strategis dan aktual dari sektoral maupun lintas sectoral. “Hal ini kemudian dirumuskan menjadi strategi, arah kebijakan, target, sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah pada perangkat daerah terkait” ujarnya.
“Selain itu hasil diskusi pada Forum Perangkat Daerah dapat menjadi acuan untuk penyelarasan dokumen RPD dan Renstra Perangkat Daerah yang berkualitas” tambahnya. Melalui koordinasi ini kita terus dapat meningkatkan sinergitas karna target-target capaian pembangunan Provinsi, Kabupaten/Kota itu harus benar-benar selaras”, imbuhnya menutup paparan pagi itu.
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
