Hadiri RAKORTEKPUS Program Kerjasama RI-UNICEF 2021-2025. Perwakilan Bappeda NTB Sampaikan 4 dari 7 Program Ada di NTB

Yuliana, SE dan Dian anggraeni safitri, S.STP mewakili Bappeda NTB mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Pusat (RAKORTEKPUS) Program Kerjasama RI-UNICEF 2021-2025. Berlangsung secara hybrid, kegiatan ini berlangsung selama dua hari sejak 29 hingga 30 maret 2023 di Hotel Grand Savero, Kota Bogor.

Sampaikan terkait program dukungan kerjasama Pemerintah RI-UNICEF di Provinsi NTB selama Tahun 2021-2025. Dian katakan bahwa di tingkat daerah, NTB telah laksanakan Rakortekda beberapa minggu yang lalu. Dengan maksud untuk jalin koordinasi dan sinkronisasi, serta mengetahui perkembangan atas pelaksanaan rencana program di daerah. Rakortekda diharapkan dapat menghasilkan empat hal, antara lain; 1) Terjalinnya koordinasi dan sinkronisasi antara pusat, provinsi, dan kab/kota serta lintas sektor lainnya, 2) Gambaran capaian program dan kegiatan, 3) Rencana jadwal kegiatan tahun 2023, dan 4) Laporan hasil pelaksanaan ke Ditjen Bangda.

Menjelaskan lebih lanjut, Dian katakan diantara tujuh program Kerjasama RI-UNICEF yang ada di Indonesia, empat diantaranya ada di NTB. Yaitu; Program Gizi, Program Air Bersih-Sanitasi & Higiene (WASH), Program Kesehatan, dan Program Perlindungan Anak. Tidak dilakukan sendiri, Dian sampaikan Pemerintah Daerah di NTB laksanakan program tersebut bersama mitra CSO yaitu YKMI, IAKMI & PKBI, LPA, dan MITRA SAMYA.

Misalnya RCCE yang dilaksanakan oleh PKBI. Direkomendasikan oleh Diskominfotik NTB, RCCE adalah program literasi digital yang berorientasi pada remaja yang alami banyak masalah pelik karena terpapar media digital. Bertujuan untuk meningkatkan upaya pemeriksaan fakta dll. Program ini tetapkan target 1.500 siswa/i sekolah menengah atas dan 50.000 masyarakat teredukasi literasi digital. ‘Juga deklarasi anti hoax’ ujar Dian menambahkan.

Sementara itu program Strengthening Enabling Environment for Elimination Open Defecation, WASH in Institutions and Safely Managed Sanitation (SMS) – NTB yang dilaksanakan Pokja PPAS Provinsi NTB bersama Mitra Samya tetapkan empat output. Yaitu; 1) Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Timur memiliki kapasitas untuk mempercepat pencapaian penerapan sanitasi yang dikelola secara aman di wilayahnya. 2) Pemerintah NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki kapasitas untuk memfasilitasi implementasi WASH dan MKKM di lembaga untuk mempercepat dan mempertahankan ODF di wilayahnya. 3) Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten sumbawa barat dan Lombok timur memiliki kapasitas untuk menerapkan WASH dalam Ketahanan Iklim. Dan 4) Pengelolaan program yang efektif dan efisien

Telah berjalan tiga bulan di tahun 2023 ini, program ini sudah lakukan beberapa hal. Mendukung POKJA PPAS untuk penilaian dan pelaksanaan studi memahami situasi terkini dari layanan sanitasi yang dikelola dengan aman oleh KPBU di Kota/Kabupaten sasaran terpilih.  Juga laksanakan workshop penguatan PHBS di lembaga pendidikan, Pemerintah Desa, dan masyarakat. Tidak hanya mendukung Pokja PPAS, menurutnya program ini juga mendukung Pokja PKP dalam pelaksanaan program sanitasi sekolah termasuk pendidikan MKM, WASH FIT di Puskesmas, dan mendokumentasikan praktik terbaik.

Menutup paparannya, Dian sampaikan bahwa rakortekda NTB harapkan beberapa hal yang salah satunya, adanya dukungan untuk pelaksanaan kegiatan Kabupaten/Kota Sehat (KKS). Hal ini karena KKS merupakan PR baru bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.  “Mengingat banyak sekali tatanan pada setiap sektor yang harus dicapai untuk mendapatkan predikat ini” ujarnya. (Id)