Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), sebuah kemitraan antara Indonesia dan Australia, bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, saat ini tengah menyusun Kajian Analisis Belanja dan Pendapatan Publik (Public Expenditure and Revenue Analysis/PERA). Kajian ini dilaksanakan di delapan provinsi yang menjadi bagian dari Program SKALA di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kajian PERA bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan publik guna meningkatkan layanan publik yang lebih inklusif. Proses ini diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) pertama yang diselenggarakan di Hotel Golden Palace pada Selasa, 24 September 2024, sebagai bagian dari rangkaian pengumpulan dan analisis data untuk penyusunan kajian PERA di Provinsi NTB.
Pada FGD tersebut, Suryani Eka Wijaya, Perencana Ahli Madya/Koordinator KMC Bappeda Provinsi NTB, yang mewakili Kepala Bappeda Provinsi NTB, menyampaikan materi mengenai Perencanaan Daerah, Tantangannya, dan Pengarusutamaan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) dalam Perencanaan. Selain itu, BPKAD Provinsi NTB juga membawakan materi tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah, sementara akademisi Dr. Basuki Prayitno dari Universitas Mataram menyampaikan materi terkait proses perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata di Provinsi NTB.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Perangkat Daerah yang menangani pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, pendapatan daerah, penanaman modal, dan infrastruktur, serta perwakilan dari pemerintah pusat yang berada di daerah, seperti Kanwil DJPb, Kanwil DJP, dan Kanwil DJKN.
Hasil analisis awal PERA di Provinsi NTB mengungkap bahwa permasalahan di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan implementasi pembangunan daerah di NTB. Temuan dari kajian PERA ini diharapkan menjadi masukan penting dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Provinsi NTB, sejalan dengan proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek.
