Mataram, Rapat Paripurna III DPRD NTB yang digelar pada Rabu, (17/6/2020), Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah yang diwakili oleh Sekretaris daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si memberikan jawaban terhadap pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
Sekda NTB menyampaikan rasa terima kasih Gubernur NTB kepada Pimpinan DPRD NTB, seluruh fraksi, dan Anggota DPRD NTB yang telah memberikan pandangan, masukan dan saran terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019.
Dalam rapat tersebut, Lalu Gita mengatakan bahwa Gubernur Prov. NTB telah merangkum pandangan umum fraksi-fraksi menjadi enam point, yaitu (1) Fraksi meminta Pemerintah meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang terkait dengan pendapatan daerah yang harus didukung dengan regulasi yang jelas, (2) Pemerintah harus mendorong sektor-sektor ekonomi yang mempunyai daya ungkit untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbesar peluang penyerapan tenaga kerja, serta pemerataan pembangunan antar sektor dan wilayah. Pada poin (3) Fraksi meminta agar pemerintah melakukan penataan ulang terhadap seluruh aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB agar terjadi kesesuaian dengan neraca daerah.
Point (4) Pemerintah juga diminta melakukan evaluasi atau peninjauan ulang terhadap kontrak-kontrak kerjasama pemanfaatan aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTB. Pada poin (5) Pemerintah disarankan untuk mengembangkan investasi yang profitable dan sustainable untuk mendongkrak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan. Dan yang terakhir (6) Fraksi-fraksi meminta Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi dan temuan BPK-RI yang belum terselesaikan.
Terhadap pandangan, masukan dan saran-saran tersebut, menurut Sekda NTB ini, Pemerintah NTB menerimanya dan sekaligus menjadi perhatian untuk dapat melakukan pembenahan langkah dan kegiatan guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang produktif, transparan dan akuntabel.
Lalu Gita juga menyampaikan bahwa terhadap beberapa tanggapan dan pertanyaan dari Fraksi-fraksi DPRD NTB, secara umum dijelaskan dalam lampiran jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2019 dan diserahkan kepada pimpinan sidang, Drs. H. Muzihir.
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
