Bappeda Provinsi NTB selaku Perangkat Daerah yang memegang amanah mengkoordinir penyusunan rencana pembangunan daerah. Tahun ini mengikhtiarkan proses musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) yang lebih partisipatif dan bottom up. Oleh karena itulah lahir proses yang cukup panjang, salah satunya forum yang dilaksanakan hari ini, Forum Gabungan Perangkat Daerah, yang berlokasi di Prime Park Hotel, Kamis 24 Maret 2022.
RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) tahun 2023 yang dibahas dalam musrenbang tahun ini adalah RKPD terakhir di masa kepemimpinan Bang Zul dan Ummi Rohmi. Oleh karena itu semua target yang belum tercapai di tahun-tahun sebelumnya harus segera diselesaikan. Seperti tingkat kemiskinan yang ditargetkan mencapai satu digit di akhir masa kepemimpinan.
Untuk itu dibutuhkan kerja tepat dan kolaboratif dari semua pihak. Beberapa isu strategis lintas sektor yang telah di himpun Bappeda NTB berdasarkan beberapa pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya, seperti workshop isu strategis, roadshow ke seluruh Kabupaten/Kota, dan Forum Perangkat Daerah di masing masing OPD, antara lain; 1)Perwujudan Desa Gemilang, 2)Revitalisasi Posyandu, 3)Penurunan Stunting, 4)Penanggulangan kemmiskinan dan kemiskinan ekstrim, dan 5)Peningkatan IPM.
Baiq Isvie Rupaeda, Ketua DPRD NTB menyampaikan. DPRD NTB berkomitmen untuk turut serta dalam menurunkan angka kemiskinan. Karena disadari bahwa target penurunan kemiskinan satu persen per tahun belum terealisasi. Oleh karena itu, program-program pokok pikiran (pokir) diarahkan untuk menurunkan beban dan meningkatkan pendapatan warga miskin. Seperti pemberian bantuan bangunan dan renovasi rumah layak huni, bantuan sembako, pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi pemuda, dan lain sebagainya.
Kepala Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) di sesi diskusi kemudian menyampaikan dukungannya terkait berbagai isu strategis yang telah disampaikan. Bahkan BRIDA berkomitmen untuk mendukung beberapa program unggulan yang telah berjalan, seperti posyandu keluarga, dan zero waste. Selain itu, selaku Badan baru yang terbantuk, BRIDA mengusulkan satu program unggulan baru yaitu NTB Corporate University, sebagai wadah terintegrasi pengadaan diklat (pendidikan dan pelatihan) yang dibutuhkan masyarakat NTB.
Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman NTB menyampaikan harapannya, agar pokir dari DPRD NTB sejalan dengan hasil analisis dari dinas. Misalnya lokasi pokir Rumah Layak Huni di sepuluh kabupaten/kota di NTB untuk disesuaikan dengan Surat Keputusan (SK) Kawasan Kumuh yang telah ditetapkan tahun 2021.
Forum ditutup dengan apresiasi sebesar-besarnya dari Kepala Bappeda NTB atas antusiasme undangan merespon diskusi. Proses diskusi ini kedepannya akan berlanjut di acara musrenbang tanggal 29 hingga 31 Maret di Lombok Raya. Dan Penandatanganan Berita Acara dari beberapa Kepala Badan juga Dinas yang hadir.
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
