Dalam rapat yang di lakukan oleh bidang Statistik terkait dengan pembahsan mengenai IPR, IPM dan angka kemisikinan yang ada di Kabupaten/Kota se-NTB, mengawalai rapat yang di adakan kemarin (05-10-2015) yang bertempat di ruang rapat Bppeda Provinsi NTB, escort şirinevler Kepala Bappeda Provinsi NTB menyampaikan sedikit tentang poteret data kemiskinan baik data mikro/makro yang berkembang beberapa bulan terahir, Beliau mengilustariskan IPR merupakan cashsing dari perkembangan pembangunan suatu daerah, sementara IPM sendiri adalah conten dari proses pembngunan suatu daerah, sehingga daerah satu dengan yang lainnya tentunya memiliki perbedaan yang cukup signipikan dalam proses pembangunan daerahnya.
Terkait dengan paparan di atas Team BPS sebagai narasumber pada kesempatan itu coba memaparkan secara rinci terkait dengan IPM&IPR, beliau menyampaikan IPM sediri merupakan suatu indikator dalam proses pembangunan yang ada di suatu daerah dimana seiring waktu tentunya ada beberapa review dan proses yang berkembang baik metedologi di setiap tahunnya dan terus mengalalami perbaikan untuk mendapatkan hasil yang di harapkan. Beberapa alas an terkait dengan metedologi pengitungan bakırköy escort IPM, tentunya dikarnakan Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan ataköy escort tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.
- Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- Penggunanan Rumus dalam penghitungan
Dengan adanya perubahan metedologi di harapkan mampu Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif ).
Dengan memasukkan Rata-rata Lama Sekolah dan angka Harapan Lama Sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan nisantasi escort pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.
Sementara untuk Metedologi penyusunan IPR hal yang perlu di lakukan dan di perhatikan pertama Sumber Datanya, baik dari hasil sensus bostanci escort maupun survei, sedangkan data lainnya diperoleh dari dinas/instansi lainnya. melakukan interpolasi/proxy pada data yang tidak tersedia secara kontinyu setiap tahun, Kedua Transformasi Indikator, Tahap berikutnya Pembobotan Indikator. Kemudian Pembobotan Subdimensi terahir Pembentukan IPR dan Dimensi .
Untuk data kemiskinan yang ada di Provinsi NTB Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Maret 2015 mencapai 823.886 orang (17,10 persen) mengalami penurunan sekitar 0,15 poin persen dari bulan Maret 2014 yang berjumlah sekitar 820.818 (17,25 persen). Meningkat 0,05 poin persen dari 17,05 persen (816.621) dari September 2014.
Sementara Garis kemiskinan pada Maret 2015 sebesar Rp. 314.238,- mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan garis kemiskinan pada September 2014 yakni sekitar Rp. 297.907,-. Untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2015 mencapai 3,251 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan September 2014 yang mencapai 2,922. Demikian halnya untuk Indeks Keparahan Madult.net Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan September 2014 yakni dari 0,722 pada September 2014 menjadi 0,913 pada Maret 2015.
“Sumber BPS Provinsi NTB”
