Mataram, Mengawali pertemuan awal terkait Daerah Tertinggal dengan Pemerintah Kabupaten se NTB, Bappeda mengangkat tema “Peningkatan Penyediaan Pelayanan Dasar untuk Pembangunan Perdesaan yang Berkualitas”. Tampak hadir pada pertemuan ini sejumlah perwakilan SKPD Lingkup Pemprov NTB terkait yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan SKPD strategis lainnya serta perwakilan Bappeda Kabupaten Lombok Barat, Sumbawa, Sumbawa Barat dan Bima.
Rapat dibuka dengan pemaparan dari kepala Bidang Litbang Bappeda Provinsi NTB, Retno Untari, S.Si., M.Kes terkait Rencana Program Kegiatan untuk Pengentasan Daerah Tertinggal. Disebutkan bahwa berdasarkan Perpres Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, 8 Kabupaten di Provinsi NTB termasuk ke dalam Daerah Tertinggal.
Terdapat 6 kriteria dan 27 indikator yang menjadi aspek ketertinggalan suatu daerah. 6 kriteria tersebut adalah perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Sedangkan 27 indikator ketertinggalan daerah antara lain adalah Persentase Penduduk Miskin, Pendapatan/pengeluaran perkapita penduduk, Angka Harapan Hidup, Rata-rata lama sekolah, Angka Melek Huruf, Jumlah desa dengan jalan aspal/beton, Jumlah desa dengan jalan diperkeras, Kemampuan Keuangan Daerah, Rata-rata jarak ke ibukota kabupaten, Akses Kepelayanan Kesehatan, Persentase Desa Gempa Bumi, Persentase Desa Tanah Longsor dan lain-lain.
Penyebab utama ketertinggalan pada 8 kabupaten tersebut secara berurutan disebabkan oleh sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah, sarana dan prasarana, ekonomi dan karakteristik daerah. Menurut Data IDM yang bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terdapat 12 Desa dengan kategori sangat tertinggal di Nusa Tenggara Barat. Desa tersebut adalah Desa Taman Baru di Kabupaten Lombok Barat, Desa Batu ROtok , Desa Tangkan Pulit, Desa Bao Desa, Desa Tepal, Desa Lawin dan Desa Mata di Kabupaten Sumbawa, Desa Lere, Desa Kangga Pusu, Desa Talapiti dan Desa Oi Katupa di Kabupaten Bima.
Lebih lanjut, Untari memaparkan Program-Program Prioritas Pelayanan Dasar Tahun 2019 sebagai upaya pengawalan terhadap Daerah tertinggal. Program prioritas tersebut terdapat pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Provinsi NTB. Pada Dinas Kesehatan terdapat Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Promosi Kesehatan Masyarakat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan, Program Pelayanan Penduduk Miskin, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dan Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Sedangkan Program prioritas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Program Pembinaan SMA, Program Pembinaan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus dan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lokus program prioritas tersebut tersebar di 10 Kabupaten Kota se NTB.
Selain Untari, Paparan lainnya juga disampaikan oleh Kepala Subbidang Litbang Ekonomi Wilayah “Saharudin, S.Sos, MH dengan mengangkat tema “Capaian Kinerja Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Mengawal Daerah Tertinggal”. Capaian yang telah diraih oleh Pemerintah NTB sepanjang Tahun 2017 diantaranya adalah pada aspek air bersih, bumdes, jamban keluarga, Rumah Tidak Layak Huni, Kelompok Usaha Bersama, Kawasan Rumah Pangan Lesatari, Bank Sampah dan infrastruktur.
Pada Periode 2010 – 2017 IPM NTB menjadi TOP Mover dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,22% per tahun. Melompat dari urutan 33 menjadi 29 melampaui Provinsi Papua, Papua Barat, NTT, Sulawesi Barat dan Kalimantan Barat. Kemiskinan juga mengalami penurunan yang cukup membanggakan, Tahun 2017 kemiskinan turun menjadi 15.05%. Selain itu berbagai kemajuan dibidang lain juga tidak kalah pentingnya, diantaranya adalah cakupan air bersih dan rumah layak huni yang terus meningkat setiap tahunnya, pendapatan dan belanja Daerah yang terus tumbuh di atas rata-rata nasional. Menurunnya Tingkat Kesenjangan Pendapatan Antar Penduduk Dan Pembangunan Antar Wilayah dll.
Menanggapi pemaparan dari Narasumber pertama, Burhanudin – Dinas PMPD Dukcapil mengatakan bahwa diperlukan adanya sinergisitas antara data yang bersumber dari PDT dengan data kemiskinan TNP2K sehingga intervensi untuk pengentasan kemiskinan dapat sejalan dengan upaya pemerintah NTB dalam mengawal Daerah Tertinggal.
Tanggapan lainnya datang dari Ikrom Mubarak – Bappeda Kabupaten Sumbawa. sejalan dengan Untari, Ikrom menyatakan kebenaran kondisi memprihatinkan pada desa –desa yang masuk kategori sangat tertinggal tersebut. Pelayanan Kesehatan pada Desa Tepal Kecamatan Batulanteh terhambat dengan kondisi infrastruktur yang jauh dari kata memadai. Akses jalan menuju Desa tersebut masih berupa tanah yang berada di daerah perbukitan. Kondisi tersebut semakin parah ketika musim penghujan tiba. Pelayan kesehatan di Puskesmas terdekat sebagian besar masih berstatus tenaga kontrak yang belum memiliki STR.
Tindak lanjut dari pertemuan ini, akan diadakan kunjungan kerja ke Desa Tepal Kabupaten Sumbawa guna melihat langsung kondisi desa tersebut. Rencana kunjungan akan dilaksanakan pada Bulan Juni bersama SKPD terkait (Litbang).
