Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menjadi narasumber dalam kegiatan Lokakarya Jaringan Masyarakat Sipil Dalam Meningkatkan Partisipan Perempuan, Disabilitas dan Kelompok Rentan Melalui Penguatan Tata Kelola Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Pembangunan di Provinsi NTB. Kegiatan ini difasilitasi oleh Mitra Pembangunan SKALA NTB, dihadiri perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Provinsi NTB serta Orgasinasi masyarakat sipil maupun organisasi penyandang disabilitas terkait. Bertempat di Hotel Santika Mataram, Selasa 31 Oktober 2023.
Kepala Bappeda menyampaikan lokakarya kali ini dalam rangka membangun kontribusi jaringan masyarakat sipil sehingga bekerja dalam meingkatkan partisipasi perempuan, disabilitas dan kelompok rentan melalui penguatan tatakelola perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan di Provinsi NTB.
“Bappeda saat ini sedang mempersiapkan kajian dan evaluasi didalam penyiapan dokumen RPJPD 2025-2045 yang akan mengacu pada RPJPN, dengan harapan dokumen tersebut dapat mendorong peningkatan transformasi ekonomi sampai pada terwujudnya pendapatan perkapita di NTB. Dokumen RPJPD ini diharapkan salah satu aspek yang mendapatkan evaluasi ialah kelompok disabilitas ini, melihat keterlibatan atau pelayanan yang diperoleh”, lanjutnya.
“Evaluasi dan kajian Dokumen RPJPD yang sedang berjalan Ini menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perhatian dari pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan kelompok disabilitas. Pada proses evaluasi tersebut ada satu forum yang sedang direncanakan yaitu forum pemberdayaan Perempuan dan disabilitas untuk melakukan kajian, Analisa, serta evaluasi dari program-program afirmatif yang mengarah kepada Perempuan dan disabilitas”, pungkas Doktor Iswandi.
Kegiatan ini menjadi salah satu strategi dalam proses penyiapan RPJMN ini ditempuh karena peran perempuan sangat strategis dan penting dalam Pembangunan daerah salah satunya dalam peningkatan sumber daya manusia. Serta perlunya atensi lebih terhadap kelompok disabilitas karena saat ini pembangunan diarahkan untuk melakukan pelayanan secara merata atau inklusif.
Menutup arahan, doktor Iswandi sampaikan salah satu langkah yang penting dalam melakukan evaluasi dan menyiapkan perencanaan kedepan melalui data yang akurat dan valid, baik seperti data jumlah kelompok disabilitas baik dari level kabupaten/kota hingga Provinsi. Harapannya dari lokakarya ini dapat memfokuskan dalam hal pendataan dengan sebaran 10 Kabupaten/Kota sehingga memiliki data yang lengkap dan akurat.
