Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi NTB, Irsan Hadiyan, SE., M.Ak., menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Layanan Satu Data & Informasi Ketenagakerjaan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023. Dihadiri perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di NTB, kegiatan ini bertempat di ruang rapat Disnakertrans NTB. Senin 17 Juli 2023.
Kepala Disnakertrans, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH., menyampaikan tanpa data dan informasi kita ibarat bekerja tanpa Kompas. Stakeholder terkait baik provinsi maupun Kab/Kota, harus ada kolaborasi atau komitmen bersama. Bagaimana kita menyajikan data dan informasi terupdate yang dapat bermanfaat bagi kita semua selaku pembantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam merancang dan memberikan masukan maupun menyusun suatu program.
Irsan Hadiyan dari sisi perencanaan daerah menyampaikan Tahun 2022 merupakan tahun pemulihan ekonomi NTB pasca pandemi covid 19. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB, perekonomian di NTB pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
“Dari segi Kemiskinan, Sejak tahun 2018, tingkat kemiskinan Provinsi NTB selalu di bawah 15 persen. Pada bulan September Tahun 2022 Tingkat Kemiskinan di NTB sebesar 13,82 persen, diperoleh dari data BPS Provinsi NTB. Sedangkan pada data pengangguran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTB terus menurun dalam tiga tahun terakhir, dan lebih rendah dibandingkan TPT Nasional maupun Bali, NTT dan Sulawesi Selatan. Kab/Kota di NTB dengan TPT tertinggi tahun 2022 adalah Kota Mataram, dengan TPT melebihi TPT nasional”, ujarnya.
Sehubungan dengan sinkronisasi program/kegiatan di bidang ketenagakerjaan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB, menurutnya dapat dilakukan melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Provinsi dalam forum ini bisa mendapatkan masukan dari Kabupaten dan Kota tentang program/kegiatan yang perlu dilaksanakan. “Selain itu juga melalui RPJMD dan RKPD, dimana Bappeda dan Perangkat daerah memberikan masukan terkait dokumen RPJMD Kabupaten Kota, (Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, dan pagu inikatif)” lanjutnya.
Menutup paparan, irsan sampaikan, dengan data yang akurat dan terupdate dapat membantu mempercepat tujuan pembangunan daerah dalam RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026. Terwujudnya Transformasi Ekonomi melalui peningkatan Produktivitas Daerah menuju NTB sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Regional Bali-Nusra yang Inklusif dan Berkelanjutan.
