Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menghadiri Rapat Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi NTB Tahun 2023, yang diadakan BKKBN Provinsi NTB. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., bertempat di Hotel Golden Palace Mataram. Rabu 30 Agustus 2023.
Wakil Gubernur NTB atau yang sering disapa Umi Rohmi menyampaikan kegiatan ini kita lakukan untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan atau yang di dalam percepatan penurunan angka stunting di NTB. Mengevaluasi apa saja yang masih kurang, dan apa yang akan kita tingkatkan kedepannya serta bagaimana proses percepatan penurunan stunting di NTB bisa berlanjut dengan sustain dan tersistem.
“Kita ingin menurunkan angka stunting secara real, kita ingin betul-betul seluruh balita dan anak-anak yang ada di NTB ini terpantau dan sehat, dengan harapan generasi mendatang menjadi generasi yang berkualitras. Tentunya kalau seperti itu, berarti kita harus bisa meyakinkan betul kondisi setiap anak yang ada di NTB”, lanjutnya.
Menurutnya untuk mewujudkan hal tersebut maka dibentuklah program Posyandu Keluarga. Menjadi pusat edukasi berbasis dusun dan lingkungan. Posyandu Keluarga ini melayani seluruh keluarga dusun. Melayani mulai dari remaja, lansia, usia produktif atau posbindu dan tentunya posiandu untuk bayi dan ibu hamil. Dengan harapan kita bisa intervensi semua level dengan edukasi yang cukup, berkelanjutan, dan terus menerus, dengan tetap meningkatkan kualitas.
“Berkat kerjasama yang sangat baik dengan 10 kapupaten/kota, di tahun 2021 itu 7 ribu lebih posyandu keluarga yang ada di NTB berhasil dibentuk. Dan di tahun 2022 100% posyandu di NTB sudah menjadi Posyandu Keluarga yang aktif, dan sejak 2021 input E-PPGBM di NTB ini sudah di atas 95% dengan data by name by address. Harapannya 10 Kabupaten/Kota terus menjaga dan meningkatkan kualitas Posyandu Keluarga di masing-masing wilayah”, sampaikan Umi Rohmi.
Pada kesempatan itu juga Doktor Iswandi selaku Kepala Bappeda NTB menyampaikan data dari kinerja stunting di NTB dari hasil pantauan E-PPGB. Data menunjukkan trend yang positif. Dimulai dari angka 19.23% pada Tahun 2021 dan di Tahun 2022 menurun menjadi 16,99% lalu pada Tahun 2023 turun menjadi 14,74%. “Dengan progress ini kami yakin pada Tahun 2024 akan menurun dibawah 14%” ujarnya.
“Penurunan ini dapat terjadi karena kita menggunakan metode berbasis survey surveilans dengan turun lapangan langsung di semua desa melalui aktifitas di posyandu keluarga. Kemudian diverifikasi dan divalidasi sehingga memilika data yang meyakinkan validitasnya. Kita terus menguatkan sinergitas dan kolaborasi”, lanjutnya.
Hal lainnya, Doktor Iswandi jelaskan masih ada beberapa strategi dan kebijakan dalam percepatan penurunan stunting di NTB, lima diantaranya adalah: 1) Memastikan mandat Perpres 72/2021 dilaksanakan untuk mencapai target kinerja 29 indikator wajib dan 35 indikator supply, dan 90 indikator RAN PASTI; 2) Membangun sinergi sistem pendataan stunting untuk monitoring dan evaluasi capaian target kinerja 29 indikator wajib dan 35 indikator supply, dan 90 indikator RAN PASTI; 3) Data e-PPBGM menjadi dasar untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitive; 4) Kolaborasi TPPS (Prov/Kab/Kota/Kec/Desa/ Kel) dengan TKPK untuk penanggulangan kemiskinan, Pokja PPAS untuk infrastruktur air minum dan sanitasi, dan berbagai pihak terkait lainnya, dan; 5) Optimalisasi inovasi Ortu Asuh/ Gerakan Bakti Stunting sebagai bentuk gotong royong/kemitraan untuk mengawal dan memantau intervensi penurunan stunting.
