Capai NDC, Pusat Arahkan Daerah Bentuk atau Perbaharui KKMD

I Gede Nyoman Winatha, ST dari Bidang Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bappeda NTB mengikuti zoom meeting Workshop Penyusunan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Narasumber dari KLHK sampaikan, dengan adanya komitmen global Paris Agreement dan komitmen Indonesia beserta anggota negara G20 lainnya untuk bekerjasama dalam aksi nyata pembangunan ekonomi hijau. Juga amanat perencanaan pembangunan untuk menjaga ekosistem mangrove melalui konservasi dan rehabilitasi mangrove. Maka dibentuklah Kelompok Kerja Mangrove Nasional di tingkat Pusat, dan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) di tingkat Daerah.

“Dimana peran Pemerintah daerah adalah menyiapkan regulasi, basis data, penyusunan rencana aksi, integrasi dalam perencanaan pembangunan, koordinasi antar lembaga daerah, monev serta penataan kerjasama dengan berbagai pihak. Intergrasi program diperlukan dalam Mitigasi perubahan iklim termasuk penerapam nilai ekonomi karbon. Serta Perlu rencana aksi KKMD dalam rangka mendukung pelaksanaan rehabilitasi mangrove tersebut,” tambahnya.

Sementara itu narasumber dari kementerian Dalam Negeri RI sampaikan bahwa mangrove adalah ekosistem yang sangat penting. Hal ini karena karena mampu bisa menjadi pelindung gelombang, penyaring sampah, penangkap sedimen, pengatur iklim, habitat ikan, sumber mata pencaharian, dan pariwisata. Dalam perspektif SDGs, mangrove mendukung pencapaian tujuan nomor 13 dan 14. Fungsi mangrove yang mampu menyerap karbon, berperan besar dalam penurunan emisi gas rumah kaca. “Sehingga peranannya penting dalam pemenuhan komitmen Indonesia dalam Paris Agrrement untuk mencapai NDC (Nationally Determined Contribution),” ujarnya.

Kemenkomarves sampaikan dalam kurun waktu 2020-2024 diperkirakan sudah 153.752 hektar mangrove yang telah direhabilitasi. Dengan proyeksi tambahan konservasi sekitar 400.000 hektar. Sementara itu luasan yang harus direhabilitasi dengan kategori jarang dan sedang masih sekitar 242.837 hektar. Oleh karena itu di dalam RPJMN 2020-2024 telah diamanhkan untuk dibentuknya KKMN. “Tidak bisa bekerja sendiri, KKMN membutuhkan dukungan banyak sektor dan Pemerintah daerah serta KKM” ujarnya.

KKMD dibutuhkan untuk capai sinergi kebijakan, program dan kegiatan mangrove antara pusat dan daerah agar target pembangunan dapat tercapai. “Terdiri dari tiga bidang, yaitu; bidang rehabilitasi mangrove, bidang pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakan hukum, serta bidang monitoring, evaluasi, penelitian dan pengembangan. KKMD diketuasi oleh Sekda atau Kepala Bappeda,” tambahnya menutup paparan. (Id)

#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah