SAHABAT BAPPEDA, Kamis 12 November 2020. Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur (PWPI) Bappeda Provinsi NTB hadiri Rapat Kerja POKJA PKP Provinsi NTB Hari Ke -2 di Aston Inn Mataram.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara 1 menyampaikan bahwa perlu disyukuri bahwa saat ini sudah terbentuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan wilayah Nusa Tenggara 1 (BP2P NT 1) atau sering disebut Balai Perumahan, saat ini pula NTB sudah mempunyai Raperda Penyelenggaraan PKP yang baru disyahkan oleh DPRD dimana Raperda tersebut sebagai acuan dan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan bidang PKP di Provinsi NTB. Diharapkan dalam Raker Pokja PKP Ke-2 ini bisa dibangun satu pemahaman dan komitmen dalam rangka penyelenggaraan PKP di Provinsi NTB.
POKJA PKP NTB sudah berjalan 2 tahun ini dengan dukungan anggaran dari APBD berupa anggaran operasional kegiatan pertemuan, namun di tahun ini kurang bisa berjalan lancer dikarenakan terdapat pengalihan anggaran yang rencana di tahun ini Pokja PKP NTB melakukan pendampingan sekaligus mengawal penyusunan dokumen RP3KP batal dilaksanakan, namun tetap akan mengajukan anggaran di tahun berikutnya. Dan Pokja PKP juga telah mendorong panyusunan Raperda Penyelenggaraan PKP NTB yang baru- baru ini disyahkan oleh Dewan.
Permasalahan bidang PKP yang dihadapi saat ini adalah RTLH yang masih tinggi, yaitu 137.379 dan sampai tahun 2020 sudah tertangani sebanyak 23.508 unit dari berbagai sumber anggaran, sedangkan Backlog kepemilikan rumah di NTB mencapai 151.754 unit, adapun untuk luas kawasan kumuh berdasar SK Bupati/Walikota mencapai 3,032.65 Ha yang sudah tertangani seluas 836.07 Ha.
Untuk penanganan rumah rusak terdampak bencana gempa dari data rekapitulasi rumah rusak berat, sedang dan ringan sebanyak 226.204 unit, dalam progres mencapai 53.818 unit, dan yang sudah jadi sebanyak 135.041, rumah jadi belum ada Butab sebanyak 737 unit dan jumlah SAS belum tersentuh mencapai 37.345 unit.
Bapak Wahyu Hidayat, Kasubid Pekerjaan Umum Permukiman dan Transpotasi, Bappeda Provnsi NTB dengan materi Distribusi Akses PPAS NTB dengan dasar penentuan melalui target akses sanitasi (air limbah dan sampah domistik)meliputi indeks institusi dan layanan, serta water supply dan demand ketersediaan air baku per kapita dengan langkah umum perhitungan distribusi target dengan memasukkan data dasar, data factor beserta pembobotan melakukan penyesuaian target dan cek hasil perhitungan baseline. Perhitungan distribusi target sanitasi persampahan meliputi baseline data, analisisi skorsing, cek trend dan target penyesuaian, finalisasi persentase target dan strategi pencapaian target. Target penyediaan air minum dalam RPJMN 2020-2024 untuk akses air minum layak dengan target 100%, Akses air minum aman ditargetkan 15% dan akses perpipaannya 30%.
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
