Mataram, 19 Juli 2019, Bidang Ekonomi BAPPEDA Provinsi NTB mengadakan Rapat dalam rangka Evaluasi 13 Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi program mana yang sudah selesai dan dapat di jalankan selanjutnya dan memilah mana program yang tidak berjalan lancar. Diteliti dan dikaji kelayakan program mana yang memberi dampak untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga hal-hal ini yang bisa menjadi prioritas.
Bertempat diruang rapat Lakey BAPPEDA Provinsi NTB, Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing OPD yang menjadi leading sektor 13 Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, program-program tersebut adalah Pengembangan Bumdes, Jamban Keluarga, Rumah Layah Huni, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Pengelolaan Sampah (Bank Sampah), Pembangunan Sarana Air Bersih, Pengembangan Desa Wisata, Pengembangan Pertanian Konservasi, Sambungan Listrik Murah dan Hemat, Desa Berdaya, Motorisasi nelayan atau budidaya udang panani, dan Ketahanan keluarga berbasis Pendidikan dan Revitalisasi POSYANDU.
Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi BAPPEDA Provinsi NTB, Nuryanti, SE, MM mengatakan bahwa dari hasil koordinasi tersebut diperoleh bahwa rata-rata OPD baru merampungkan SK terkait 13 Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan pada bulan Mei 201, Baru Listrik murah yg sudah tuntas 97,3% sesuai dengan target RPJMD. Sehingga disepakati bahwa 13 Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan ini akan mulai dirasakan oleh masyarakat pada bulan Agustus dan September 2019.
Adapun Output rapat koordinasi 13 Program Penanggulangan Kemiskinan adalah :
- SK rata-rata selesai bulan Mei. Sehingga disepakati agar bulan Agustus sudah sampai di masyarakat dan september program kegiatan mulai berjalan.
- Listrik murah sudah tuntas sesuai target RPJMD dan sudah tercapai 97,3%
- Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi akan diintegrasikan lintas OPD yang memiliki kegiatan yang sama dengan menu yang berbeda sehingga anak tidak jenuh.
- PMT sangat membantu terpenuhinya kebutuhan kalori per kapita.
- Penyaluran Rastra oleh Bulog tepat waktu setiap bulannya dan sudah sampai di desa. Masih ada desa-desa yang menyalurkan tidak sesuai ketentuan, seharusnya 10 kg tetapi kebijakan beberapa desa dibagi rata.
- Sebagian besar masyarakat miskin banyak yang belum memiliki kartu identitas sehingga tidak terdata dan tidak bisa terlayani oleh program-program pemerintah
- Penguatan kapasitas aparat desa untuk menjadi mitra pemerintah menjadi sangat penting
- Komitmen OPD pelaksana program prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan pada 100 desa sasaran dan Basis Data Terpadu yang sudah bisa di akses dalam website Bappeda maupun dalam aplikasi SDGS NTB. (RH)
