Mataram, 9 September 2025 – Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menyampaikan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengawal agenda pembangunan daerah ke depan. Hal itu disampaikan dalam kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan OPD, mitra pembangunan, LSM, dan tim ahli yang selama ini berkontribusi dalam proses perencanaan pembangunan di NTB.
Dalam sambutannya, Dr. Iswandi menegaskan bahwa NTB telah memiliki dokumen perencanaan yang lengkap, mulai dari Perda RPJPD Nomor 9 Tahun 2024 hingga Perda RPJMD Nomor 6 Tahun 2025, yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan. Ia menekankan agar seluruh perangkat daerah menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan kerja agar arah pembangunan tetap konsisten dan terintegrasi.
“Dalam 20 tahun ke depan, NTB menargetkan menjadi provinsi kepulauan yang maju dan makmur, dengan pemerataan pembangunan antara Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, hingga pulau-pulau kecil,” ujarnya. Visi tersebut diwujudkan melalui peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, serta pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.
Untuk jangka menengah, Iswandi menjelaskan bahwa RPJMD 2025–2029 diarahkan pada pencapaian visi NTB sebagai Provinsi Kepulauan yang Maju dan Makmur di Dunia. Fokus pembangunan tahun 2026 meliputi akselerasi pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan ekosistem industri agro-maritim dan pariwisata berkelanjutan.
Program unggulan yang menjadi prioritas antara lain NTB Agro-Maritim, yang bertujuan membangun kawasan industri berbasis pertanian, peternakan, kelautan, dan perikanan secara inklusif dan berkelanjutan. Salah satu komponen pentingnya adalah penguatan hilirisasi industri tembakau, yang melibatkan petani dan industri pengolahan rokok lokal agar tercipta rantai nilai ekonomi yang lebih kuat.
Kepala Bappeda juga menekankan pentingnya sinergi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk mendukung pengentasan kemiskinan, penguatan SDM, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan industri lokal. Ia meminta agar program yang dibiayai dari DBHCHT diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian, hilirisasi produk, serta mendukung pariwisata dan produktivitas daerah.
“Semua agenda pembangunan ini bermuara pada penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan mitra pembangunan harus terus diperkuat,” tutupnya.
