Didampingi Kepala Bidang Pemerintahaan dan Pembangunan Manusia, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H.Iswandi, M.Si memimpin Focus Group Discussion Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dasar dalam rangka mendorong percepatan target SPM melalui penyusunan rancangan peraturan Gubernur NTB tentang SPM bertempat di ruang rapat Geopark, Rabu, 22 September 2021 secara offline dan online.
FGD ini diikuti oleh seluruh perangkat dinas terkait tingkat provinsi dan kabupaten kota diantaranya ; Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satpol PP, Inspektorat, BPKAD, Biro Hukum Setda NTB, Biro Pemerintahan Setda NTB, dab beberapa NGO seperti KOMPAK dan SIAP SIAGA.
Kepala Bappeda mengingatkan bahwa SPM merupakan instrument untuk menilai kesungguhan pemerintah untuk melaksanakan urusan wajib di daerah, “sehingga diperlukan peraturan pendukung di daerah yaitu Pergub agar memenuh target yang telah ditetapkan secara nasional”.
Beliau juga memaparkan tantangan dan peluang Pelaksanaan SPM Pelayanan Dasar Daerah Provinsi NTB “hasil diskusi ini akan menjadi masukan dan saran untuk merampungkan ranpergub tentang SPM dalam penyusunannya”, lanjutnya.
”Dengan tepenuhinya standar pelayanan dasar ini menjadi urusan pelayanan wajib daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTB, tentu dengan kerjasama pemerintah kabupaten/kota”. tutup Doktor Iswandi
Narasumber yang memberikan materi dalam FGD secara online berasal dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kemenerian PUPR dan Kementerian Dalam Negeri.
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
