Demi menjawab tantangan program pijar (sapi, jagung, rumput laut), pada 2012 mendatang,
Pemprov NTB berancang-ancang menggencarkan program penyuluhan. Keberadaan tenaga pendamping bidang pertanian–yang sempat populer di era orde baru–ini sengaja diarahkan dengan tujuan revitalisasi target capaian penyuluhan yang lebih akurat, serta berdampak pada percepatan dan kualitas hasil program terkait.
“Penyuluh bisa dikatakan sebagai ujung tombak pembangunan daerah, sekaligus pemegang peranan penting dalam proses akselerasi program pijar. Tahun 2012 nanti, kita akan adakan pelatihan untuk mereka dengan penekanan pada bobot praktis atau berdasarkan komoditi yang berorientasi pasar,” kata Budi Septiani, Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Bappeda Provinsi NTB. Materi pelatihan nantinya difokuskan pada tiga bidang, pertanian khususnya BSS dan jagung, perikanan berupa rumput laut, dan kehutanan. Proses pelaksanaan kegiatan terkait akan dikoordinasi oleh Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi NTB melalui Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh) di masing-masing kabupaten/kota. Sasarannya, selain penguatan kelembagaan penyuluh sendiri, juga penerapan sistim kerja berdasarkan data base penyuluh yang ada. Lahirnya terobosan tersebut, kata perempuan paruh baya ini, bermula dengan adanya biaya operasional penyuluhan (BOP) bagi para penyuluh yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) APBN. Supaya serapan anggaran mengena, para penyuluh ditantang dengan kontrak kerja oleh pemerintah. Artinya, dana BOP yang diterima tersebut diharapkan signifikan dengan target capaian kinerja. “Saat ini, pihak kami tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyusun data base para penyuluh yang diperkirakan berjumlah lebih dari 1400 orang tersebut. Insya Allah, Desember ini bisa rampung,” ujarnya. //Arwan S. Roni (infobappeda
