Untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam percepatan penurunan angka kemiskinan, Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar sarasehan pembangunan 2018 dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2019, Rabu (4/4) di ruang rapat Rinjani kantor Bappeda NTB.
Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwansyah, dalam paparanya mengurai bahwa Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 (nontambang) mencapai 7,10%. Tiga tahun terakhir ekonomi NTB tumbuh diatas rata-rata Nasional. Total PDRB ADHB 2016 sebesar 17,528 Triliun Rupiah. PDRB Per Kapita tahun 2016 sebesar 23,742 Juta Rupiah dengan kecenderungan terjadi peningkatan setiap tahun.
Tingkat Pengangguran Terbuka NTB dibawah rata-rata nasional empat tahun berurut-turut. TPT dan Jumlah Penganggur NTB cenderung turun dua tahun terakhir. Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi NTB sebesar 2,32 Juta (Ags 2017). Sedangkan Angka Kemiskinan selama 10 tahun menurun sangat progresif, dari 23,4% (2008) menjadi 15,05% (2017). Penyusunan RKPD 2019 Mengacu Kepada, Hasil evaluasi capaian RPJMD 2013 – 2018, RPJPD Provinsi NTB 2005 – 2025, RPJMN 2014 – 2019 dan Rancangan RKP 2019.
Ridwansyah menjelaskan “Isu Strategis Daerah 2019, antara lain Penurunan angka kemiskinan, Akses pelayanan dasar, Nilai tambah ekonomi sektor pertanian, pariwisata dan jasa produktif, Infrastruktur Strategis untuk mendukung peningkatan investasi, ketahanan pangan dan pariwisata dan Kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana,” papar Ridwansyah.
Prioritas daerah dalam penyusunan rkpd antara lain, percepatan penurunan angka kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif, pemantapan infrastruktur strategis untuk mendukung peningkatan investasi, ketahanan pangan dan pariwisata dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. “Untuk mensukseskan semua program yang telah direncanakan, kita harus memilih program yang menjadi prioritas. Semua program penting tapi harus ada yang lebih prioritas untuk di utamakan,” ujarnya. (Edy/Man/San)
Sumber : Humas Pemprov. NTB
