TINDAK LANJUT MOU ANTARA KETUA TKPK PROVINSI DAN TKPK KABUPATEN/KOTA SE-NTB

DSC_0025 (Medium)

Mataram 12/9/17, tidak ada kata bosan berbicara dan membahas kemiskinan yang ada di NTB terang Kepala Bappeda Provinsi NTB, untuk itu MoU antara Ketua TKPK Provinsi (wakil Gubernur NTB) dan Wakil Bupati/Walikota Se-NTB tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang merupakan hasil Rapat koordinasi penanggulangan kemisinan (5/9/2017) lalu, ditindak lanjuti dengan beberapa SKPD teknis dan stekholder terkait yang selama ini fokus mendukung penurunan angka kemiskinan di NTB.

Penajaman program kegiatan yang sudah disepakati diantaranya pengembangan Bumdes, peningkatan jamban keluarga (sanitasi), Pengembangan Rumah Layak Huni, Kelompok usaha bersama (KUBe), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Pengelolaan sampah (Bank Sampah) untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan cakupan air bersih di perdesaan.Tak tanggung-tanggung Bumdes dan KRPL ditarget 100 unit, Rumah layak huni 2000 unit, jamban keluarga 1312 unit, cakupan air bersih 200 desa, pengelolaan sampah (bank sampah) 300 kelompok dan kelopok usaha Bersama sebanyak 200 unit pada tahun 2018, yang sasarannya mengacu pada basis data terpadu yang telah ada, Sehingga Perlu rapat persiapan dan sinkronisasi kembali untuk mendapatkan hasil yang maksimal terhadap MoU tersebut baik dengan SKPD terkait maupun dengan Kabupaten/kota Se-NTB.

Diminta kesiapan masing-masing SKPD terkait program tersebut, agar dapat terealisasi ditahun 2018 dan fokus menggunakan basis data terpadu sebagai sasaran program. Mekanisme penyaluran juga tidak lupa dibahas pada rapat yang dipimpin langsung Kepalabidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bappeda Provinsi NTB agar kedepan tidak terdapat kesalahan yang tidak diinginkan. Ditekankan pula bahwa target-target yang disepakati ini Tidak hanya menuntaskan target RPJMD tetapi peningkatan tarap hidup masyarakat NTB secara menyeluruh dan berkelanjutan, lebih-lebih dapat keluar dari garis kemiskinan.