RAPAT TEKNIS PELAKSANAAN TUJUH PROGRAM PRIORITAS PENGENTASAN KEMISKINAN

ekonomibappedantb (1)

Mataram27/11/17 Dalam rangka penentuan teknis pelaksanaan tujuh program prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan, kepala kantor BAPPEDA provinsi mengundang bebrapa OPD dan tim fakar kemiskinan provinsi NTB untuk membahas segala bentuk permaslahan dan acuan dalam pelaksanaan  tujuh program pengentasan kemiskinan tersebut.

Dalam sambutan sekertaris BAPPEDA Provinsi NTB Bapak Drs. Sigit Catur Prasetya. SE menyinggu bahwa Kondisi Makro Ekonomi NTB masih di bawah target RPJM, dimana gini rasio NTB 0,37 masih dibawah rata-rata nasional. Permasalahan secara umum. Dengan itu mengaja semua jajaran OPD untuk membangun sinergi dalam hala menurunkan permasalhan kemiskinan di NTB.

Dalam acara pembukaan rapat teknis ini hadir juga kasubid pangan dan pertanian LL. Suryadi SP.MM, memaparkan tantangan penanggulangan kemiskinan adalah melambatnya laju penurunan kemiskinan pada periode kedua TGB. Untuk itu diperlukan melakukan sinergi program kegiatan OPD yang bertujuan untuk mempercepat laju penurunan kemiskinan tersebut paparnya.

Dikesempatan rapat kali ini masing-masing OPD memprsentasikan teknis mengenai pengentasan kemiskinan di provinsi NTB di antaranya Dinas Ketahanan Pangan Menyampaikantiga pilar ketahanan pangan, ketersediaan (supply), Akses, Konsep Pengambangan Kawasan Rumah Pangan Lestari à Pengembangan lahan pekarangan, Kebun bibit kelompok, pengembangan ternak ayam à

Dinas Kehutanan, Pengentasan kemiskinan dalam program bank sampah. Sasarannya 50 desa miskin dalam rangka pengembangan bank sampah. Membangun bank sampah dengan bekerjasama dengan bank sampah bintang sejahtera à bantuan dari dinas berupa pelatihan peengelolaan bank sampah dan hibah berupa pengadaan alat, aplikasi bank sampah

Dinas kehutanan focus pada hal yang praktis.

Potensi income generating harus dipetakan agar terlihat dengan jelas berapa persen angka kemiskinan dapat diturunkan dengan program kegiatan. Penghasilan hutan yang mampu meningkatkan income generating belum terekspose oleh dina kehutanan. Demikian juga dengan program KRPL, berapa persen kontribusi program terhadap penurunan kemisikinan.

Dinas DPMPD Program Bumdes dan jamban keluarga Dinas Perumahan dan PermukimanMembangun dan menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskinDinas Pekerjaan UmumAda 200 desa yang belum tersentuh air bersih

Diakhir pertemuan Prof Mansur Afifi memberikan wejangan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan yang berisikan tentang pemanfaatan BDT dalam upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan agar program kegiatan OPD benar-benar mampu memberikan output dan outcome yang diinginkan. Sebagai contoh mana masyarakat yang harus diberikan “ikan” dan “kail”. Masyarakat yang tidak berdaya diberikan “ikan” sedangkan yang mampu diberdayakan diberikan “kail” sehingga masyarakat tersebut benar-benar mendapatkan manfaat maksimal dari program kegiatan yang dilakukan oleh OPD.