RAKOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI TAHUN 2018

EDIT

Sekitar 786 ribuan orang miskin di NTB berdasarkan data BPS yang jika dipersentasikan menjadi 16,02 persen angka tersebut memang masih diatas rata-rata nasional hal ini menggambarkan masih Besarnya tantangan penanggulangan kemiskinan di NTB, yang kini terus menjadi diskusi hangat banyak kalangan karena ironis dengan tingkat pertumbuhan ekonomi NTB yang diatas rata-rata nasional. Penurunan angka kemiskinan yang cenderung melambat memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan mendorong Bappeda Prov. NTB untuk terus merangkul semua  kalangan terlibat aktif sesuai dengan peranan masing – masing, hal ini diharapkan senada dengan strategi yang diterapkan pemerintah dengan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial.

Tentu saja strategi tersebut sangat membutuhkan sumber daya yang besar dan keterlibatan aktif semua fihak serta guidance role play yang baik dan jelas, dimana pemerintah sebagai fungsi sentral dapat menjadi penentu “irama” komunikasi yang intens. hasil akhirnya diharapkan dapat menggerakkan potensi semua pihak, baik dari kalangan OPD, Perbankan, Pelaku Usaha, Jejaring Distribusi, Persatuan Hotel dan Restaurant serta Bank Central.

Diskusi diarahkan pada pengembangan ekonomi berbasis produk lokal yang melibatkan pelaku usaha kecil menengah yang diharapkan meningkatkan PDRB daerah melalui produksi masyarakat dan secara degeneratif dapat mengurangi kesenjangan dan membantu pengentasan kemiskinan. Bagaimana eksistensi  produk produk lokal terhadap akses pasar, baik pasar lokal maupun luar menjadi sangat menarik karenanya dalam rapat tersebut di hadirkan jaringan retail Alfa Mart, Operator Pasar Modern Lombok Epicentrum Mall dari kalangan retail, Bank NTB, Bank BNI dan Bank Indonesia serta OPD terkait bidang ekonomi di Ruang Samota Bappeda Prov. NTB, Selasa (3/8).

Menurut Kabid Bidang Perencanaan Ekonomi Nuryanti, SE. M.E yang didampingi kasubid pertanian dan kemiskinan Lalu Suryadi, S,Sp,MM. meski kemiskinan dalam satu dekade terakhir memiliki laju impresif namun Indikator kemiskinan adalah salah satu indikator yang belum tercapai dalam tahun ini dan bahkan menunjukkan perlambatan dalam 3 tahun terakhir, hal tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah mengingat semakin rendah tingkat kemiskinan akan semakin berat ditangani ibarat struktur lapisan tanah semakin kebawah akan semakin keras hingga bertemu lapisan batu cadas yang sulit untuk ditembus. ibu kabid juga mengingatkan pentingnya integrasi output program OPD ekonomi sinkron dengan kebutuhan pasar, hal ini secara tidak langsung mempengaruhi keberhasilan program kemudian akhirnya akan membantu realisasi belanja pemerintah dan harapannya serapan anggaran besar di triwulan ke tiga mengingat fihak BPS akan men-survey kembali pada bulan September 2017.

Hal yang menarik adalah, bahwa semua pihak yang hadir memiliki semangat dan kesamaan cara pandang terhadap pentingnya keberpihakan terhadap sektor usaha menengah dan kecil dalam rangka penanggulangan, namun tentu saja masih ada hambatan internal dan eksternal berkaitan dengan kelayakan usaha, spesifikasi, komunikasi, dan role playing yang masih tumpang tindih. Semua pihak menyadari tanpa adanya kerjasama yang baik, sulit membuat keadaan perekonomian lokal meningkat, diperlukan upaya tindak lanjut yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pertemuan intens diharapkan dengan kehadiran multistakeholder seperti dari Persatuan Hotel dan Restaurant  (PHRI), Perusahaan dengan CSR nya, lembaga keuangan non bank yang aktif, dan filanthropy serta lembaga swadaya masyarakat berbasis pengembangan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Banyaknya fihak yang terlibat diharapkan memudahkan dalam pemetaan permasalahan, BAPPEDA sebagai lembaga perencaan yang juga melaksanakan fungsi koordinatif siap menjadi mediator dan penyambung komunikasi antar fihak kedepannya.

Sebagai informasi tambahan bahwa Pihak perbankan umum dari Bank BNI dan Bank NTB bahwa potensi dana KUR yang dapat diakses sebesar 100 Milyar hingga 110 Milyar dengan kategori usaha mikro sampai dengan 25 juta Rupiah dan 500 juta rupiah untuk usaha kecil menengah, yang menarik metode pembayaran sudah ada pembiayaan yang bersifat musiman mengingat sektor utama ekonomi NTB adalah masih pertanian.

Tak Kalah dengan perbankan Pihak retail modern sangat terbuka atas kerjasama dan berharap ada tindak lanjut kerjasama intens dengan OPD, terkait dengan lokal produk meski dengan catatan perlu adanya perbaikan dengan mutu produk, spesifikasi dan izin produk bahkan saat ini pihak retail sangat tertarik menampung hasil telur ayam ras dan kampung, serta jajanan pasar atau jajanan tradisonal dari masyarakat lokal.

Harapan lain disampaikan OPD bahwa sudah saatnya dana program khususnya belanja langsung pemerintah seharusnya lebih “Pro” terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, mengingat anggaran anggaran pemerintah sebelumnya sudah sangat banyak digunakan hanya untuk pembangunan infrastruktur. kalaupun harus membangun infrastruktur sebaiknya dengan pertimbangan bahwa infrastruktur yang dibangun tersebut dalam rangka mendukung pusat_pusat produksi sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian wilayah yang tentu pada akhirnya akan berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan