RAKOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MANDALIKA

DSC_0160

Rapat koordinasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika  di hotel Aston Inn 30 oktober 2017, dibuka oleh kepala Bappeda Provinsi NTB. Pada sambutannya menyampaikan dengan beroperasinya KEK Mandalika merupakan sumber pertumbuhan ekonomi NTB. Sehingga menjadi tugas kita semua untuk melakukan tindakan nyata agar kehadiran Mandalika meberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kesejahteraan masyarakat NTB.

Pada kesempatan ini juga disampaikan lima direktif Presiden RI yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota serta PT. ITDC. Lima direktifnya antara lain : 1. PT. ITDC, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah agar Hijaukan Kawasan Mandalika. 2. PT. ITDC harus siapkan Pasar Cindera Mata yang baik agar tidak kumuh. 3. Karakter bangunan harus ada diferensiasi atau pembeda yang khas. Lombok memiliki karakter arsitektur yang kuat, jangan bangun gedung-gedung bergaya Spanyol. 4.Menteri Pariwisata agar memback-up penataan : cafe, restauran, dan home stay khususnya toilet harus berstandar internasional. 5.Kepada investor agar dibuat aturan main yang tegas. Beri waktu 6 bulan konstruksi harus dimulai. Kalu tidak jalan izinnya dicabut.

Ada tiga narasumber dalam rapat koordinasi kawasan ekonomi khusus Mandalika yaitu Lalu Gita Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu, dengan materi Menelisik 5 direktif Presiden RI, Narasumber kedua dari Deputi Project Direktur KEK Mandalika PT.ITDC menyampaikan peran ITDC dalam program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan ibu Nuryanti kepala Bidang Perencanaan pembangunan Bappeda Provinsi NTB yang menyampaikan Penajaman Program desa berbasis produk unggulan daerah pada 500 desa miskin.

Lalu Gita selaku Sekretaris PT. ITDC dan sekaligus sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu menyampaikan bahwa sudah menyiapkan beberapa rencana aksi untuk melakukan tindak lanjut dari direktif Presiden pada Peresmian KEK Mandalika 20 Oktober lalu,  adapun langkah-langkah yang telah disiapkan antara lain akan Pembatasan intensitas perkembangan kawasan disekitar kek Mandalika yang dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan kek Mandalika baik secara ekonomi maupun lingkungan, Perlu disusun RDTR. Pemprov NTB memfasilitasi Pemkab loteng. PT. ITDC sedang melakukan finalisasi desain penataan kawasan UMKM. Perlu digali lebih intensif dan komprehensif karakter arsitektural Sasak Lombok (Samawa-Mbojo)

Bapak Adi Sujono selaku Deputi Project Direktur KEK Mandalika PT.ITDC menyampaikan selain sebagai BMUMN yang bergerak dibidang pembangunan infrastruktur PT. ITDC juga telah melatih 200 orang tenaga kontruksi dan memberdayaan masyarakat sekitar kawasan yang anggaranya mencapai 6,3 miliar di tahun 2017 sudah kita salurkan kemasyarakat berupa bantuan sapi, perahu dll. Melalui Program Kemitraan Bina.

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi NTB menyatakan perlunya optimalisasi pemberdayaan sumber daya lokal di KEK Mandalika berupa sumberdaya Manusia, sumberdaya alam. Mewujudkan terjadinya interaksi Mandalika dengan wilayah sekitar KEK melalui Bumdes dan UKM yang ada diharapkan dapat ikut berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan didalam Mandalika sebagai hilir dari komoditas unggulan wilayah NTB.

Adapun peserta dalam rapat koordinsi kawasan ekonomi khusus mandalika ini adalah  dari berbagai elemen diantaranya dinas-dinas terkait, para pelaku usaha pariwisata, NGO, tokoh adat dan tokoh agama serta dari akademisi Universitas Mataram.

Dalam diskusi dihasilkan beberapa rekomendasi diantaranya adalah keberadaan KEK Mandalika diharapakan dapat berkontribusi positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan dengan memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat sekitar untuk dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi di dalam kawasan. PT. ITDC diharapkan memberdayakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi yang ada di NTB untuk dapat praktek kerja industri maupun dipekerjakan sebagai karyawan di KEK Mandalika. Pengelolaan kawasan Mandalika harus dilakukan dengan sistem pembangunan berkelanjutan melalui pembangunan kawasan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Dana CSR dari perusahaan maupun BUMN/BUMD agar diarahkan untuk bantuan sosial di sekitar kawasan, serta mengembangkan usaha kecil menengah yang memproduksi kebutuhan wisatawan di kawasan KEK Mandalika.