TUPOKSI Bappeda

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Bappeda Provinsi NTB

Di dalam Perda…Bagian Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tupoksi Bappeda Provinsi NTB didefinisiskan seperti berikut:

Tugas dan Fungsi (Paragraf 1)

Pasal 31

  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang koordinasi perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Jangka Panjang, Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
    1. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Provinsi dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi;
    2. penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi penyusunan program tahunan sebagai pelaksanaan rencana program yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada pemerintah untuk dimasukkan dalam program tahunan nasional;
    3. pengkoordinasian perencanaan pembangunan pada lembaga teknis daerah, dinas-dinas daerah, dan satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah provinsi;
    4. penyusunan rencana anggaran pemerintah provinsi bersama-sama dengan biro keuangan, dengan koordinasi sekda provinsi, disamping mengkoordinasikan penyusunan APBN Provinsi bersama Departemen Keuangan/DJA dan Instansi Sektoral;
    5. pelaksanaan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;
    6. penyiapan dan pengembangan, rencana pelaksanaan pembangunan di daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut;
    7. pengkoordinasian perencanaan pembangunan lintas sektoral dan wilayah provinsi, kabupaten/kota; dan
    8. pelaksanaan kegiatan lain dalam perencanaan atau bidang lain sesuai dengan petunjuk Gubernur.

Susunan Organisasi (Paragraf 2)

Pasal 32
Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

  1. Kepala Badan
  2. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Program dan Pelaporan
    2. Subbagian Keuangan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari:
    1. Subbidang Pertanian dan Kelautan
    2. Subbidang Industri dan Keuangan
  4. Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana, terdiri dari:
    1. Subbidang Prasarana Wilayah
    2. Subbidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam
  5. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, terdiri dari:
    1. Subbidang Pemerintahan
    2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat
  6. Bidang Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari:
    1. Subbidang Pengembangan Perencanaan
    2. Subbidang Monitoring dan Pelaporan
  7. Bidang Statistik, terdiri dari:
    1. Subbidang Pendataan
    2. Subbidang Pelayanan Informasi
  8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Badan (Paragraf 3)

Pasal 33

  1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) di bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
    1. penyelenggaraan pembinaan yang bersifat operasional;
    2. pengarahan dan pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
    3. penetapan tata ruang Provinsi berdasarkan kesepakatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;
    4. pengawasan atas pelaksanaan tata ruang;
    5. penetapan kebijakan teknis sebagai pedoman, pemberian bimbingan dan perizinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    6. pengkoordinasian penyelenggaraan, pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    7. pelaksanaan pembinaan personil, pembiayaan sarana dan prasarana Badan pada unit kerjanya;
    8. pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan seluruh kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

 ↑ ke atas

Sekretariat (Paragraf 4)

Pasal 34

  1. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
    1. pelaksanaan persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi;
    2. pengelolaan urusan keuangan;
    3. pelaksanaan pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keprotokolan.
  3. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 35

  1. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Program dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 36

Subbagian Program dan Pelaporan

  1. Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan.
  2. Rincian tugas Subbagian Program dan Pelaporan adalah sebagai berikut :
    1. a. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan pelaporan;
    2. b. menghimpun dan menganalisa data dalam rangka program dan pelaporan ;
    3. c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pelaporan;
    4. d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan;
    5. e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 37

Subbagian Keuangan

  1. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.
  2. Rincian tugas Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut :
    1. mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
    2. menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
    3. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja baik rutin maupun pembangunan;
    4. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
    5. mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta penyiapan tindak lanjut;
    6. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
    7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 38

Subbagian Umum dan Kepegawaian

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keprotokolan di lingkungan Badan.
  2. Rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
    1. a. melaksanakan urusan ketatausahaan;
    2. b. melaksanakan urusan kepegawaian;
    3. c. melaksanakan urusan perlengkapan;
    4. d. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
    5. e. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    6. f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 ↑ ke atas

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Paragraf 5)

Pasal 39

  1. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri dan perdagangan, koperasi, dunia usaha, keuangan serta kelautan dan perikanan.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
    1. perencanaan pembangunan pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan dunia usaha, keuangan serta kelautan dan perikanan;
    2. koordinasi perencanaan pembangunan, pertanian, industri dan perdagangan, koperasi, dunia usaha, keuangan serta kelautan dan perikanan yang disusun oleh SKPD yang berada dalam wilayah Provinsi;
    3. perumusan kebijakan dan perumusan langkah-langkah pemecahan permasalahan;
    4. koordinasi penyusunan program tahunan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan koperasi dan dunia usaha, keuangan serta kelautan dan perikanan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan pada pemerintah pusat untuk dimasukkan dalam program tahunan nasional.
  3. Bidang Perencanaan Pembanguan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 40

  1. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, membawahi :
    1. Subbidang Pertanian dan Kelautan;
    2. Subbidang Industri dan Keuangan.
  2. Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Pasal 41

Subbidang Pertanian dan Kelautan

  1. Subbidang Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan serta tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  2. Rincian tugas Subbidang Pertanian dan Kelautan adalah sebagai berikut :
    1. menyusun rencana/program kerja pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan;
    2. koordinasi perencanaan pembangunan, pertanian, kelautan dan perikanan yang disusun oleh SKPD yang berada dalam wilayah Provinsi;
    3. monitoring dan evaluasi di bidang pertanian dan kelautan;
    4. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
    5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 42

Subbidang Industri dan Keuangan

  1. Subbidang Industri dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program industri, perdagangan, koperasi, dunia usaha, serta tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  2. Rincian tugas Subbidang Industri dan Keuangan adalah sebagai berikut :
    1. menyusun rencana/program kerja pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan dunia usaha;
    2. koordinasi perencanaan pembangunan industri, perdagangan, koperasi, dan dunia usaha yang disusun oleh SKPD yang berada dalam wilayah Provinsi;
    3. monitoring dan evaluasi di bidang Industri dan Keuangan;
    4. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
    5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 ↑ ke atas

Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana (Paragraf 6)

Pasal 43

  1. Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
    1. perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi;
    2. koordinasi perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, yang disusun oleh SKPD satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah kabupaten kota dalam wilayah Provinsi;
    3. perumusan kebijakan dan perumusan langkah-langkah pemecahan permasalahan;
    4. koordinasi perencanaan tata ruang dan wilayah;
    5. koordinasi penyusunan program tahunan di bidang perencanaan prasarana yang meliputi pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi diusulkan pada pemerintah pusat untuk dimasukkan pada program nasional.
  3. Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 44

  1. Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana, membawahi :
    1. Subbidang Prasarana Wilayah;
    2. Subbidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam.
  2. Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana.

Pasal 45

Subbidang Prasarana Wilayah

  1. Subbidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana pemukiman dan prasarana wilayah serta tugas-tugas lain.
  2. Rincian tugas Subbidang Prasarana Wilayah adalah sebagai berikut :
    1. menyusun rencana/program kerja;
    2. monitoring dan evaluasi di bidang prasarana wilayah;
    3. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
    4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 46

Subbidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam

  1. Subbidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana tata ruang dan sumber daya alam serta tugas-tugas lain.
  2. Rincian tugas Subbidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut :
    1. menyusun rencana/program kerja;
    2. monitoring dan evaluasi di bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam;
    3. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
    4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 ↑ ke atas

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial (Paragraf 7)

Pasal 47

  1. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sosial, pengawasan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan olahraga, diklat, kesehatan dan kesejahteraan rakyat.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial menyelenggarakan fungsi :
    1. perencanaan pembangunan di bidang sosial, pengawasan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan olahraga, diklat, kesehatan dan kesejahteraan rakyat;
    2. koordinasi rencana pembangunan di bidang sosial, pengawasan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan olahraga, diklat, kesehatan dan kesejahteraan rakyat yang disusun oleh SKPD dalam lingkungan pemerintah daerah, kabupaten/kota serta yang berada dalam wilayah Provinsi;
    3. perumusan kebijakan dan perumusan langkah-langkah pemecahan permasalahan;
    4. koordinasi penyusunan program tahunan di bidang perencanaan pembangunan sosial yang meliputi bidang perlindungan masyarakat, sosial, kesehatan dan kesejahteraan rakyat, pendidikan dan olahraga, diklat;
    5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  3. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 48

  1. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial membawahi :
    1. Subbidang Pemerintahan;
    2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat.
  2. Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial.

Pasal 49

Subbidang Pemerintahan

  1. Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang pemerintahan dan program ketertiban, pengawasan serta tugas-tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  2. Rincian tugas Subbidang Pemerintahan adalah sebagai berikut :
    1. menyusun rencana/program kerja;
    2. monitoring dan evaluasi di bidang pemerintahan;
    3. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
    4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 50

Subbidang Kesejahteraan Rakyat

  1. Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan dan olahraga kesejahteraan sosial dan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  2. Rincian tugas Subbidang Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :
    1. menyusun rencana/program kerja;
    2. monitoring dan evaluasi di bidang kesejahteraan rakyat;
    3. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
    4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 ↑ ke atas

Bidang Evaluasi dan Pelaporan (Paragraf 8)

Pasal 51

  1. Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan, penyusunan data, evaluasi, penyusunan dan penyampaian informasi dan statistik serta dokumentasi hasil-hasil pembangunan daerah.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
    1. penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan di daerah;
    2. penyusunan rencana kerjasama pembangunan lintas Provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya;
    3. pengumpulan dan pengolahan data menjadi pusat data pembangunan Provinsi guna menunjang pelaksanaan pembangunan selanjutnya;
    4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  3. Bidang Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 52

  1. Bidang Evaluasi dan Pelaporan, membawahi :
    1. Subbidang Pengembangan Perencanaan;
    2. Subbidang Monitoring dan Pelaporan;
  2. Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 53

Subbidang Pengembangan Perencanaan

  1. Subbidang Pengembangan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan kegiatan tahun pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta tugas-tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  2. Rincian tugas Subbidang Pengembangan Perencanaan adalah sebagai berikut :
    1. menyusun rencana/program kerja;
    2. monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan perencanaan;
    3. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
    4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 54

Subbidang Monitoring dan Pelaporan

  1. Subbidang Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka monitoring dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah serta tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  2. 2. Rincian tugas Subbidang Monitoring dan Pelaporan adalah sebagai berikut :
    1. menyusun rencana/program kerja;
    2. monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan perencanaan;
    3. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
    4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 ↑ ke atas

Bidang Statistik (Paragraf 9)

Pasal 55

  1. Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaporan, pengumpulan data, evaluasi, penyusunan dan penyampaian informasi, pengelolaan pusat data pembangunan Provinsi serta dokumentasi tentang hasil pelaksanaan pembangunan daerah.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi :
    1.      menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
    2.      penyusunan rencana kerja pembangunan lintas Provinsi dan kabupaten/kota;
    3.      pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data menjadi informasi, pengelolaan pusat data pembangunan Provinsi guna menunjang perencanaan pembangunan selanjutnya;
    4.      pengumpulan, penyusunan dokumentasi dan peragaan data statistik hasil pembangunan.
  3. Bidang Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 56

  1. Bidang Statistik, membawahi :
    1.      Subbidang Pendataan;
    2.      Subbidang Pelayanan Informasi.
  2. Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Statistik.

Pasal 57

Subbidang Pendataan

  1. Subbidang Pendataan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data statistik serta tugas-tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  2. Rincian tugas Subbidang Pendataan adalah sebagai berikut :
    1.      menyusun rencana/program kerja;
    2.      monitoring dan evaluasi di bidang pendataan;
    3.      menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
    4.      pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 58

Subbidang Pelayanan Informasi

  1. Subbidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data statistik menjadi bahan informasi, pengelolaan pusat data Provinsi dengan memanfaatkan teknologi informatika guna mendukung perencanaan selanjutnya serta tugas-tugas lain sesuai dengan tupoksi.
  2. Rincian tugas Subbidang Pelayanan Informasi adalah sebagai berikut :
    1.      menyusun rencana/program kerja;
    2.      monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan informasi;
    3.      menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
    4.      pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 ↑ top

Kelompok Jabatan Fungsional (Paragraf 10)

Pasal 59

  1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya.
  2. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari beberapa Jabatan Fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  3. Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta peraturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

↑ top