Pra Musrenbang Provinsi NTB TA. 2016 (Lombok Raya 16 s/d 18 Maret 2015)

By | March 17, 2015

Pra Musrenbang Provinsi NTB TA. 2015, 16 Maret 2015 kemaren resmi dibuka oleh Bapak Sekda Provinsi NTB . Pra Musrenbang yang berlangsung selama 3 hari kedepan dengan tema “ Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dengan Membangun Generasi Berkualitas dan Perkuatan Indutrialisasi Produk Unggulan daerah”. Acara Pra Musrenbang ini dihadiri oleh Para Kepala SKPD Lingkup Provinsi NTB serta juga jajaran pejabat dari Kabupaten/Kota. Dalam Sambutan sekaligus menyampaian laporan Ketua panitia yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB Pra Musrenbang Tahun ini diharapkan dapat menghimmpun program dan kegiatan yang optimal tepat sasaran program dan kegiatan untuk mengena kepada masyarakat, terlebih lagi dengan hadirnya secara antusias teman – teman aparat pemerintah perwakilan dari Kabupaten/Kota yang secara intens dapat memberi masukan dan dukungan terhadap program kegiatan di Provinsi. Kemudian Bapak Sekda Provinsi NTB menyatakan dalam arahannya hajat Pra Musrenbang 2016 ini merupakan sinkronisasi segala sesuatu yang bisa terdokumentasi dalam perencanaan RKPD yang harus mengarah kepada hasil dilapangan atau dengan kata lain adalah mengarah kepada aspirasi masyarakat sesuai dengan apa yang tertuang di dalam RPJM maupun tatanan peraturan baik yang ada di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan selalu mengedepankan pendekatan konstitusional, teknokratif yang diperkaya dengan pendekatan politis. Dalam Pra Musrenbang ini juga agar sangat perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan sinkronisasi program kegiatan dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar dipastikan semua kegiatan masuk dalam ranah wewenang, masuk di dalam RPJM dalam bentuk sektor dari hulu ke hilir dalam satu paket bekerja yang sama. Setelah Pra Musrenbang selama 3 hari ini kemudian nanti langsung akan dilanjutnkan dengan Musrenbang Provinsi TA. 2016 dengan demikian diharapkan pada Musrenbang Provinsi sudah tersaring semua program kegiatan yang jelas target sasaran dan lokasi tanpa adanya tumpang tindih program kegiatan baik itu di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.