PRA MUSRENBANG PROVINSI DI PULAU LOMBOK

By | March 24, 2014

Setelah seminggu yang lalu dilaksanakan kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pra Musrenbang RKPD) Provinsi NTB di Pulau Sumbawa, hari ini Bappeda Provinsi NTB kembali mengadakan acara Pra Musrenbang RKPD Provinsi NTB untuk regional Pulau Lombok di Kota Mataram. Acara ini dimaksudkan untuk mensinkronkan program dan kegiatan hasil Musrenbang dari seluruh Kabupaten/Kota se-Pulau Lombok dengan hasil Forum SKPD Provinsi NTB. Acara ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, dari hari Senin (24/3) hingga Selasa (25/3), dan dihadiri oleh seluruh Bappeda dan SKPD Kabupaten/Kota se-Pulau Lombok dan Bappeda Provinsi serta SKPD Provinsi NTB.

Pembukaan Pra Musrenbang Pulau Lombok

Seperti telah disampaikan pada saat pembukaan Pra Musrenbang di Pulau Sumbawa, dalam sambutan pembukaannya Kepala Bappeda Provinsi NTB, Chairul Mahsul memberikan apresiasi kepada seluruh Kabupaten/Kota se-Pulau Lombok yang telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pembangunan. Hal iniditjnjukkan dengan semakin menurunnya prosentase kemiskinan dan semakin meningkatnya IPM seluruh Kabupaten/Kota se-Pulau Lombok. Chairul Mahsul juga menyampaikan berbagai isu pembangunan selain kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), seperti pengelolaan sumberdaya alam dan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur. Tema yang diusung untuk tahun 2015 adalah Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat melalui Industrialisasi Produk Unggulan Daerah. Chairul Mahsul juga memberikan arahan pembangunan kepada SKPD Provinsi untuk fokus menangani pembangunan berbasis isu dan bukan berbasis sektor. Oleh karena itu untuk usulan program dan kegiatan diharapkan tidak terlalu banyak yang berdampak kurang fokus, tetapi diharapkan sesuai dengan kebutuhan prioritas yang mendesak dan kemampuan pembiayaan yang dimliki oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Sedangkan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Muhammad Nur, SH., MH., dalam pidato pembukaannya menyampaikan bahwa industri perlu dihadirkan dalam upaya untuk meningkatkan nilai tambah yang nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan. Industri tersebut bukan hanya industri besar, namun perlu dioptimalkan dari hal-hal yang kecil seperti industri rumah tangga dan industri kreatif lainnya. Selain itu Muhammad Nur juga memberikan arahan agar program dan kegiatan yang direncanakan tersebut tidak saja merupakan program dan kegiatan yang responsif, tetapi diharapkan juga telah mengakomodasi program dan kegiatan yang bersifat aspiratif. Oleh karena itu urusan untuk masing-masing Kabupaten/Kota agar dapat diselaraskan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB.