PENILAIAN TAHAP II PANGRIPTA PROVINSI NTB 2017

IMG_9312 (Medium)

Setiap tahun, Pemerintah Pusat menyelenggarakan lomba perencanaan pembangunan daerah yang disebut sebagai penghargaan Pangripta. Tahun  2017 ini, Pemerintah Pusat melalui Bappenas melakukan penilaian terhadap RKPD Tahun 2017 dan Pemerintah Provinsi NTB masuk tahap II pada urutan 16 besar se-Indonesia. Penilaian Pangripta Tahap II telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2017 bertempat di Ruang Rapat Geopark Rinjani Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penilaian Pangripta dihadiri langsung oleh Tim Penilai Bappenas, Sekda NTB Dr. Rosiady Sayuti, M.Sc, Ketua DPRD Provinsi NTB, Bapak TGH. Mahally Fikri, dan Abdul Hadi. Selain itu, dihadiri pula oleh Akademisi, NGO, Wakil dari Pemerintah Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Utara, tokoh masyarakat, SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan lingkup Bappeda Provinsi NTB.

Acara dipandu oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, dibuka oleh Bapak Sekda Provinsi NTB. Pak Sekda dalam arahan dan sambutannya menjelaskan bahwa proses perencanaan daerah dilakukan dengan aturan yang ada, dan mencoba melakukan penetapan APBD tepat waktu, dan bahkan dalam beberapa tahun, Pemerintah Provinsi NTB mampu mengetok anggaran APBD sebelum Ulang Tahun NTB tanggal 17 Desember setiap tahun. Dalam proses penyusunannya, selalu membangun komunikasi yang baik antara lingkup TAPD, tokoh masyarakat, kalangan akademisi, praktisi, pengusaha  dan DPRD provinsi NTB melalui kesamaan visi dan misi daerah. Beliau berharap, tahun ini menjadi kesempatan bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk mendapatkan juara Pangripta.

Pada kesempatan itu, dilakukan penggalian informasi langsung oleh Tim Bappenas kepada para peserta rapat, diantaranya adalah kepada Akademisi mengenai peran akademisi dalam perencanaan pembangunan. Dijelaskan oleh akademisi Unram, yaitu Bapak Dr. Prayitno Basuki, bahwa akademisi dari Unram dan banyak perguruan tinggi selalu diikutkan dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan  mulai dari penelitian, dan fasilitasi proses Musrenbang Provinsi dan Kab./Kota. Akademisi juga terlibat dalam mendorong kegiatan dari NGO luar negeri untuk membantu bersinergi dalam memecahkan permasalahan daerah, misalnya dalam mendorong pengembangan sector unggulan di Provinsi NTB, penanggulangan kemiskinan dan pengembangan Good Governance. Dari NGO, diwakili oleh Direktur WWF Indonesia Program Nusa Tenggara, Muhammad Ridha Hakim, M..Sc, menjelaskan adanya MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dalam WWF dalam pembangunan daerah terutama dalam mendorong sustainable Development. Telah terjadi sinergisitas dalam tim yang sangat baik dalam perencanaan tata ruang dan non spasial dengan berbagai NGO. Permasalahan yang ada menjadi isu strategis bersama yang harus dicarikan jalan solusi bersama,bahkan dengan bantuan pendanaan dan fasilitasi perencanaan. Dari SKPD, juga memberikan penjelasan mengenai proses yang dilakukan dalam perencanaan, yaitu tentu dalam penyusunan RKPD harus mengacu pada program yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Dari pemerintah Kabupaten Bima menjelaskan adanya sinergi kewenangan dalam perencanaan pembangunan melalui mekanisme Musrenbang Provinsi.

Acara diperdalam dengan wawancara mendalam dengan Kepala Bidang lingkup Bappeda Provinsi NTB, mengenai informasi terkait proses perencanaan yang sudah dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen RKPD provinsi NTB Tahun 2017. Diharapkan, dengan proses yang baik serta inovasi yang cerdas dapat menghasilkan pembangunan yang mampu menyelesaikan permasalahan dan isu strategis yang dialami Pemerintah Provinsi NTB. Dan penghargaan Pangripta diharapkan segera diraih Pemerintah Provinsi NTB agar lebih meneguhkan semangat dan perjuangan Pemerintah beserta semua komponen masyarakat untuk mewujudkan visi NTB yang maju, sejahtera dan berdaya saing.