PENGHARGAAN PROVINSI TERBAIK DALAM KEBIJAKAN SATU PETA

Ihtiar pemerintah provinsi Provinsi NTB dalam meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah khususnya pemanfaaan DATA SPASIAL DALAM PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH YANG TERUKUR DAN BERKELANJUTAN mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kemarin Kamis 25 Oktober 2017 kepala Bappeda Provinsi NTB , Ridwan Syah mewakili Gubernur NTB menerima Green Prosperity Award yg diserahkan oleh Menko Green Prosperity Award yg diserahkan oleh Menko perekonomian RI Darmin Nasution di Jakarta dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kebijakan Satu Peta yg juga dihadiri menteri ATR / Kepala BPN, Menteri LHK ,Wamen Keuangan, Kepala Badan Informasi Geospasial dan seluruh perwakilan provinsi serta Kabupaten/Kota. Ketika dihubungi suara NTB , Ridwan Syah menje‐ laskan bahwa Green Prosperity Award itu diberikan oleh Kemenko Perekonomian dan Millennium Chal‐ lenge Account – Indonesia (MCA – Indonesia) , se‐ buah lembaga kerjasama pemerintah RI dan Amerika Serikat, karena NTB dinilai sebagai provinsi paling berhasil dalam program perencanaan tata guna lahan partisipatif yg dibantu MCAi di seluruh indonesia.

Lebih lanjut dijelaskan program ini digagas karena NTB salah satu Provinsi di Indonesia menduduki posisi strategis dilihat dari letak geografis yg sangat menguntungkan , sehingga perlu langkah2 strategis utk memanfaatkan keuntungan tersebut diantaranya perbaikan berbagai sisi terutama tata ruang. Perbaikan ini penting mengingat perencanaan tata ruang belum berjalan optimal, banyak permasalahan dalam implemenasinya seperti pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tumpang tindihnya perijinan, dan disharmoni kebijakan pembangunan antar sektor. Permasalahan di atas bermula dari ketidakakuratan data yang dipergunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Data yang dimiliki sangat beragam, baik dasar pengambilan, penghitungan serta peruntukannya. Selain itu, masih berupa data tabular sehingga kesulitan melihatnya secara ruang untuk melakukan perbandingan antar data. Demikian pula dalam hal penyiapan peta, Pemerintah Daerah masih menggunakan standar peta masing-masing wilayah dengan format serta struktur data yang berbedabeda. Konflik ini sulit diselesaikan karena Informasi Geospasial Tematik (IGT) saling tumpang tindih satu sama lain. Berangkat dari permasalahan di atas, “Bappeda Provinsi NTB membangun Inovasi “NTB SATU PETA” berbasis Informasi Geospasial Tematik dengan memaksimalkan penggunaan data spasial sejak tahun 2016 lalu ” jelas Kepala Bappeda.

Dalam upaya penguatan NTB SATU PETA, telah dilakukan MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dan Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA – Indonesia), dengan kegiatan Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif (Participatory Land Use Planning – “PLUP”), atau Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif (Participatory Mapping and Planning – PMaP) berbasis Geospasial yang merupakan bagian dari Proyek Kemakmuran Hijau MCA – Indonesia. MoU ini juga diikuti oleh 5 Kabupaten di NTB yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk mendukung NTB SATU PETA di Kabupaten, langkah yang telah dilakukan oleh Pemerinah Provinsi langkah yang telah dilakukan oleh Pemerinah Provinsi NTB bersama MCA Indonesia adalah melaksanakan pendampingan Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif (Participatory Mapping and Planning – PMaP), pada 5 Kabupaten dan telah selesai pada Bulan September 2017, dengan Progress setidaknya telah dilakukan Penetapan dan penegasan batas administratif Desa (TPPBDes) pada 5 Kabupaten sebanyak 104 desa, saat ini juga sdg dilakukan Kompilasi dan pengumpulan data geospasial dan persiapan basis data GIS dari penggunaan lahan dan tutupan lahan; , data-data perijinan untuk lahan dan sumberdaya alam termasuk Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat provinsi dan kabupaten. Lbih jauh ditambhkan bahwa Provinsi NTB merupakan Provinsi yang pertama membangun Satu Peta berbasis Geospasial “NTB SATU PETA” dengan Website: http://geospasial.bappeda.ntbprov.go.id/.

INOVASI inilah yang mampu menghantar Pemerintah Provinsi NTB mendapat award tsb krn dinilai mampu melaksanakan Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif. Beberapa kriteria penilaian antara lain Kesiapan in‐ frastruktur yang memadai pada masing-masing SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Geoportal Provinsi NTB merupakan salah satu simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang menjadi sarana berbagi data, publikasi dan disseminasi data ; Provinsi NTB telah menyediakan Peta yang dapat diakses pada Geoportal Provinsi NTB, diantaranya Peta Rumah Tangga Miskin,Peta Kawasan Hutan,Peta Garis Sesar Aktif di Provinsi NTB; Peta Garis Patahan di Provinsi NTB;Peta Geologi Provinsi NTB; Peta Desa Pesisir di Provinsi NTB, Peta IUP aktif; dll “Peta2 ini akan terus kami tambah sesuai kebutuhan daerah”.