PENGENDALIAN DAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

By | September 22, 2014

Dalam rangka koordinasi dan pembinaan Pemerintah Provinsi terhadap Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi sesuai dengan amanat Pasal 237 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi dan melaporkannya kepada Gubernur yang kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

IMG_20140922_093425Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan ini dilakasanakan pada tanggal 22 – 23  September 2014 dengan bertempat di Hotel Lombok Raya, Bappeda Provinsi NTB melaksanakan rapat koordinasi pemantapan pemahaman pengendalian dan evaluasi dokumen RKPD Provinsi NTB. Dalam pembukaannya, Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan, Karim Marasabessy, menguraikan tujuan dari kegiatan ini, dimana Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri) melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja capaian terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun. Menurut Karim, penilaian tersebut dilakukan terhadap 3 (tiga) hal, yaitu implementasi terhadap anggaran, evaluasi RKPD Kabupaten/Kota se-NTB, dan pengisian format evaluasi. Berdasarkan hal tersebut posisi NTB berada di urutan ke-12 dari 33 provinsi, dimana penilaian terendah berasal dari tingkat keterisian format evaluasi. Format tesebut akan diserahkan ke Mendagri pada awal Oktober 2014 dan diharapkan seluruh SKPD Kabupaten/Kota untuk Dapat menyesuaikan pengisian format tersebut. Melalui kegiatan ini diharapkan dokumen Perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, RKA dapat lebih singkron di Prov. NTB.

Adapun juga narasumber dari Kementerian Dalam Negeri yang di hadiri oleh Bapak Indra Gunawan.