PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MENUJU NTB SATU DATA

IMG-20170507-WA0005

Untuk meningkatkan kualitas pembangunan melalui perbaikan kualitas data dan informasi. Pemda NTB megembangkan Inovasi dalam Perencanaan yaitu E-Planning dan NTB Satu Data.  Data online dan offline sangat penting artinya dalam perencanaan pembangunan yang ditampilkan dalam website. Website harus update dan atraktif secara visual. Tanggal 17 Desember sudah ditandatangani antara Gubernur dengan Kepala BPS pusat dan Geospasial. Bapak Gubernur berharap ada warisan yang baik pada Gubernur baru dari hasil inovasi saat ini. Rencana Tindaklanjut, ada pelatihan, dan penguatan kelembagaan. Pentingnya akurasi data, konsistensi data, kebenaran data agar tidak salah dalam pemaparan dan perencanaan, khususnya dalam data makro ekonomi. Diawali dengan MoU, mempermudah mendapatkan data sektoral dan terintegrasi sumber datadan validitas data.

UU Statistik Nomor 16 Tahun 1997, PP Nomor 51 Tahun 1999 menjadi dasar visi dan misi BPS. Kepuasan terhadap data BPS masih belum maksimal, dengan angka 80 persen. Pemanfaatan dalam perencanaan dan evaluasi masih sangat rendah hanya 20 %. Tertinggi adalah lembaga diklat dalam negeri. Pemda hanya 3,68 %. Data masih tersebar di beberapa OPD dengan kualitas masih rendah, tidak dilengkapi dengan metadata yang baik. masih ada permasalahan data terkait proses, produk, produsen data dan pengguna. Kondisi idealnya yang dituju dengan tata kelola data yang lebih baik. Data harus ada yang memverifikasi, dan disepakati bersama. Masih ada gap, permasalahan antara kondisi dan idealita dalam hal minat penggunaan data, hasil data sektoral yang masih kurang kualitas dan kuantitas, pemanfaatan data sector, indicator sulit, dan dibutuhkan kesepakatan bersama. Ada tiga jenis data statistic, statistic dasar, statistic sektoral, dan statistic khusus. Data primer dan data sekunder menjadi ONE DATA. Data pengangguran dan kemiskinan harus direalease.

Jika sudah ada NTB Satu Data, bisa diisikan data terbaru. Indikatornya Satu Standar Data, Satu Metadata Baku, dan Satu Portal Data, sudah dicontohkan di Kota Bima. Ada personil yang mengelola data di Diskoinfotik. Pengelola OPD harus ada personil yang mengelola data statistic di masing-masing OPD. Satu contact person, harus paham IT, diharapkan yang khusus. Sudah dicoba di Kota Bima. Dijelaskan mekanisme Intergration Engine, satu portal.

Pembagian bidang menjadi tiga yaitu Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Perdagangan, Pertanian dan Pertambangan.

Inovasi BPS, yaitu Klinik Statistik. Kontennya bisa diakses lewat Android dalam Versi 4.0. target sebelum 22 Mei 2017, indicator strategis. Mau dilauncing di Rapim, diminta upload datanya

Kepala Dinas Kominfotik memberikan paparan, NTB mendapatkan penghargaan tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tahun 2016 menurun menjadi urutan kesembilan. Tahun 2016, terpisahkan Dishub dan Kominfotik.  Masih terdapat banyak persoalan tentang data dalam NTB dalam Angka. Ada Forum Data, tetapi tidak optimal. Respons masih minim dari OPD. Setiap website OPD harus update dengan data yang valid, perlu komitmen dari pimpinan Dinas. Sudah mengundang pengampu data dari OPD, sebelas OPD belum hadir, cukup banyak yang tidak hadir, mohon perhatiannya. Para petugas pengelola data belum optimal, masih ada upaya mark-up data. Harus terbuka, transparan. BPS akan memfasilitasi pada Mei 2017, mudah-mudahan bisa selesai dengan konten yang sederhana dulu. Dalam SK, penanggung jawab Kepala OPD, pengelola data Kasubag program, dan satu pengelola teknis data. Akan dibuatkan SOP, bahwa data yang sudah masuk harus sudah terverifikasi untuk memastikan data itu clear. Kemampuan bandwid terbatas, disupport oleh BPS. Pastikan data tersaji dengan baik, proses berlangsung dengan baik. 

Kepal Bappeda menambahkan terkait apa yang disampaikan oleh Kepala BPS, merupakan indicator yang lama, ada perubahan indicator dan perubahan target. Ada beberapa perubahan-perubahan. Ada 12 indikator yang belum tercapai. Dalam Forum Data, fokuskan kepada supply data RPJMD yang 31 indikator agar datanya benar. Contohnya ada perbedaan data dalam pendewasaan Usia Perkawinan. Tugas kita adalah menyediakan data indicator RPJMD. Melengkapi, merawat dan memperbaharui. Akan ada aplikasi dalam bentuk android. NTB satu peta bisa disambung harus dibangun, dan sudah dibantu oleh MCA-I, datanya jadi satu. Semua OPD mendapatkan petanya. Ada juga basis data terpadu dari TNP2K, menindaklanjuti surat dari Wapres harus menggunakan data itu untuk pengentasan kemiskinan. Bisa dipadukan dalam data ini dan link dengan data BPS untuk menyikapi dana aspirasi. Sedang dibuat data kemiskinan per Dapil, diberi ke anggota DPRD, dipublikasi dalam website. Diharapkan menjadi kado Ultah NTB,m kita tuntaskan, tidak ada perdebatan data kemiskinan. Provinsi NTB menjadi Provinsi percontohan oleh Sekretariat Wapres dalam Pengentasan Kemiskinan, yaitu KLU dan Dompu. Akan ada duplikasi dan replikasi dalam pengentasan kemiskinan. Akan ada juklak juknis, program apa dan nomenklaturnya apa dalam SImda. Bertemu dengan pendamping dana desa untuk penanggulangan kemiskinan. Dana desa diarahkan untuk membangun Rumah Tidak Layak Huni misalnya. Data sangat penting, akan diberikan data kemiskinan kepada OPD provinsi. Semoga program Klinik Statistik bisa dilaunching.