PEMBIAYAAN PILKADA PRIORITAS UTAMA PEMPROV NTB

IMG_2564 (Medium)

Pembiayaan Pilkada 2018 menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi NTB, dan Kabupaten/Kota, harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.
Mataram, Litbang Bappeda Provinsi NTB berkolaborasi dengan Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Kemendagri menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Model Pembiayaan Pilkada yang Efisien dan Efektif”. FGD yang berlangsung di Ruang Lakay Kantor Bappeda NTB tanggal 19/9-2017 baru lalu dipimpin oleh Kabid Litbang Bappeda NTB – Retno Utari.
Mengawali pembukaannya, Kabid Litbang mengatakan kehadiran Litbang Kemendagri di NTB untuk mendapatkan informasi terkait pembiayaan Pilkada, baik Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati Lobar, Bupati Lotim, dan Pilkada Walikota Bima. Provinsi NTB sebagai salah satu daerah sampel yang dipilih oleh Litbang Kemendagri untuk dijadikan sebagai tempat menggali data dan informasi pembiayaan Pilkada. Mudah-mudahan hasil kajian model pembiayaan Pilkada ini nantinya dapat sebagai bahan dalam penyusunan model pembiayaan Pilkada yang efektif dan efisien secara nasional ke depan oleh Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut Retno, Pemerintah Provinsi NTB melalui TAPD bersama DPRD telah melakukan pembahasan yang memakan waktu cukup lama, terkait usulan anggaran penyelenggaraan Pilkada NTB oleh KPU ke Pemerintah Provinsi NTB. Pembiayaan Pilkada menjadi Prioritas Pemerintah Provinsi NTB. Karena tahun 2018 Provinsi NTB melaksanakan gawe besar terkait Pilkada ini, maka anggaran Pilkada untuk pemimilihan Gubernur dan Wakil Gubernur wajib hukumnya dianggarkan oleh Pemprov NTB. Konsekwensinya karena APBD Pemprov NTB terbatas, maka alokasi anggaran belanja langsung pada SKPD harus dikurangi dan diterapkan pola skala prioritas.
Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi NTB – Ansori Wijaya mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB telah memberikan perhatian lebih dalam mengalokasikan pembiayaan untuk Pilkada melalui APBD murni tahun 2018. Pendanaan bersama antara Provinsi NTB dengan Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kota Bima telah dialokasikan sebesar 167.515.450.000 dari Pemerintah Provinsi, dan 35.484.550.0000 dari 2 Kabupaten dan 1 Kota. Sedangkan besaran Sharing pendanaan yang beririsan dengan penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Pilkada Kabupaten/Kota yaitu Pemerintah Provinsi NTB 18.628.616.500, Kabupaten Lombok Barat 11.431.500.000, Kabupaten Lombok Timur 20.180.100.000, dan Kota Bima 3.872.950.000. Akumulasi dari jumlah tersebut sebesar 54.113.166.500 jelasnya.
FGD selain dihadiri KPU Provinsi NTB, hadir juga KPU Lombok Barat, KPU Lombok Timur, KPU Kota Bima, Bawaslu Provinsi NTB, Bawaslu Lobar, Bawaslu Lotim, dan Bawaslu Kota Bima, Pejabat dari Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Bakesbangpoldari dan SKPD terkait lainnya. (sahar)