PELATIHAN SISTEM INFORMASI GEOSPASIAL (SIG) TINGKAT DASAR BERBASIS OPEN SOURCE

By | September 15, 2016

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial, yang ditindaklajuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2011, serta Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial. Pemerintah daerah (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota) ditekankan membuat diseminasi informasi yang memiliki aspek lokasi, sementara kesiapan Pemerintah daerah untuk membuat diseminasi informasi yang memiliki aspek lokasi belum merata dalam setiap SKPD, akibatnya banyak informasi yang bersifat domain publik tidak tersedia atau tidak dapat di akses.

img_20160915_092551

          Menghadapi situasi dan kondisi saat ini yang semakin terbuka dan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap informasi geospasial sebagai informasi publik. Implementasi ketersediaan data dan informasi geospasial ini selalu diawali dengan pemanfaatan yang insentif dan meluas menggunakan sistem informasi geospasial (SIG).  Selain itu aplikasi yang digunakan dalam SIG saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat, baik aplikasi berbayar, maupun yang bersifat Open Source. Berkaitan dengan hal tersebut, BAPPEDA Provinsi NTB berinisiatif untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelolaan informasi geospasial melalui pelatihan/ bimbingan teknis yang akan dilaksanakan secara berkala dan terstruktur. Hal ini bertujuan bukan semata untuk meningkatkan kapasitas SDM, namun juga untuk membangun simpul jaringan data dan informasi geospasial diseluruh entitas Pemerintah di Provinsi NTB maupun Kabupaten/Kota, dimana dalam Pembangunan Simpul Jaringan ditekankan pada kaidah one map policy (Kebijakan Satu Peta di lndonesia).

p_20160915_094549

            Terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam pengembangan data dan informasi geospasial ini, dua diantaranya adalah dari sisi SDM dan teknologi. Dari sisi SDM, ketersediaan pengelola informasi geospasial selain keterbatasan jumlah, juga pada pergantian personil dalam setiap instansi. Sedangkan dari sisi teknologi, umumnya harga aplikasi yang digunakan dalam SIG saat ini masih relative mahal. Oleh karena itu, Bappeda Provinsi NTB berupaya untuk meningkatkan kapasitas SDM menyasar kepada para personil pejabat fungsional, serta aplikasi teknologi yang digunakan aplikasi yang bersifat open source, sehingga diharapkan diseminasi informasi geospasial ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.