LOKAKARYA PENCAPAIAN MDGs DI NTB DAN TANTANGAN MENUJU SDGs

IMG_9257

Peningkatan kesejahteraaan masyarakat secara merata merupakan agenda besar pembangunan di Indonesia dan di seluruh dunia. Komitmen untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut dituangkan dalam agenda-agenda pembangunan global sebagaimana terangkum dalam Millennium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015, dan dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang diharapkan dapat dicapai pada 2030. Berdasarkan partisipasi aktif para pihak dari berbagai belahan dunia,SDGs disusun sebagai penyempurnaan dari MDGs dan ditujukan untuk melanjutkan tujuan MDGs yang belum tercapai serta beberapa tujuan tambahan yang dirasa penting untuk dimasukkan dalam agenda pembangunan global. Cakupan SDGs yang telah disepakati meliputi 17 tujuan (berkembang dari 8 tujuan MDGs) dengan 169 target turunan; dengan target utama untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensi, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Agenda baru SDGs dinilai melampaui MDGs karena memperhitungkan akar penyebab kemiskinan dan kebutuhan universal untuk pembangunan yang inklusif. Namun dengan tujuan dan target yang lebih banyak di SDGs, tentunya tantangan yang dihadapi dalam usaha pencapaian SDGs akan lebih berat.

Pelaksanaan MDGs yang berakhir pada tahun 2015 lalu memberikan banyak pengalaman, baik dalam hal perencanaan, penganggaran, maupun koordinasi pelaksanaan, khususnya bagi pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah. Meskipun di tingkat nasional Indonesia telah berhasil mencapai berbagai target MDGs – termasuk penurunan angka kemiskinan absolut, peningkatan akses pendidikan dan kesetaraan gender dalam pendidikan, serta beberapa indikator kesehatan–pencapaian antar daerah masih sangat bervariasi dan masih cukup banyak (sekitar 14) indikator yang masih belum tercapai. Berbagai kajian di Indonesia dan di beberapa negara lain memperlihatkan pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, masyarakat sipil, kalangan akademis, komunitas internasional, dan sektor swasta dalam upaya pencapaian MDGs. Pelaksanaan dan keberhasilan SDGs di daerah akan menjadi landasan terpenting bagi pencapaian SDGs di tingkat nasional, sehingga sangat diperlukan keselarasan kebijakan di tingkat pusat dan di daerah – baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan – agar tujuan dan target yang lebih kompleks dalam SDGs dapat dicapai.

Melihat pentingnya peranan daerah dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dituangkan dalam target-target SDGs, dan dalam rangka mendukung persiapan pencapain SDGs di Indonesia, The SMERU Research Institute – sebagai sebuah lembaga independen di bidang penelitian dan studi kebijakan publik yang berupaya mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat miskin- merasa perlu membangun dialog dengan pemerintah daerah, khususnya untuk belajar dari praktik-praktik baik yang telah dilakukan NTB (khususnya keberhasilan sebagai penerima penghargaan pencapaian MDGs) dan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai SGDs. Oleh karenanya, dalamrangka acara tahunan SMERU untuk berbagi hasil-hasil penelitian, SMERU akan mewujudkan dialog tersebut dalam bentuk kegiatan lokakarya dengan berbagai unsur pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota di NTB serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, baikdarikalanganakademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun dunia usaha. Lokakarya yang mengusung tema besar “Pencapaian MDGs di NTB dan Tantangan Menuju Pencapaian SDGs” ini akan memfasilitasi diskusi kebijakan berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan SMERU, pemerintah daerah, akademisi, maupun LSM; dan diharapkan akan dapat memberikan masukan bagi penyusunankebijakan dalam rangka pencapaian SGDs di daerah, khususnya di NTB.

Tujuan Kegiatan

Secara umum kegiatan lokakarya ini ditujukan untuk membangun dialog kebijakan yang konstruktif serta membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan di daerah, dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi SMERU dan berbagai pemangku kepentingan di NTB – baik dari lingkungan pemerintah, perguruan tinggi, LSM, maupun dunia usaha – untuk mendiskusikan kebijakan publik dalam kerangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, khususnya melalui upaya pencapaian SDGs. Hasil diskusi dalam lokakarya ini diharapkan akan dapat memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan pencapaian SDGs, khususnya di tingkat daerah. Selain itu, kegiatan ini sekaligus bertujuan untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan di daerah terkaitarah penelitian SMERU di masa depan.