HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) : SALAH SATU SOLUSI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

By | September 25, 2015

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Pengertian lainnya dari hasil hutan bukan kayu yaitu segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang diambil dari hutan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil hutan bukan kayu pada umumnya merupakan hasil sampingan dari sebuah pohon, misalnya getah, daun, kulit, buah atau berupa tumbuhan-tumbuhan yang memiliki sifat khusus seperti rotan, bambu dan lain-lain. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada umumnya merupakan kegiatan tradisionil dari masyarakat yang berada di sekitar hutan, bahkan di beberapa tempat, kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu merupakan kegiatan utama sebagai sumber kehidupan masyarakat sehari-hari.

Hasil hutan bukan kayu telah lama diketahui menjadi komponen penting dari kehidupan masyarakat sekitar hutan. Bagi sebagian besar penduduk, hasil hutan bukan kayu merupakan salah satu sumber daya penting dibandingkan kayu. Banyak rumah tangga di sekitar kawasan hutan ini, menggantungkan hidupnya terutama pada hasil hutan bukan kayu sebagai kebutuhan sampingan (subsistem) dan atau sebagai sumber pendapatan utama.

20150923

Worldwide Fund for Nature (WWF) baru-baru ini melakukan kajian terhadap usaha HHBK di 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Tengah. Dalam pemaparan hasil kajiannya di kantor Bappeda Provinsi NTB, Ridho Hakim dari WWF Nusa Tenggara mengungkapkan bahwa potensi HHBK ini sangat besar. Beberapa hal menjadi permasalahan dalam pemanfaatan HHBK di NTB, khususnya di 2 lokasi target tersebut adalah bahwa usaha HHBK yang lakukan oleh masyarakat di sekitar hutan tersebut masih berupa usaha sambilan, bahkan lebih rendah dari usaha sampingan, sehingga belum dikelola secara optimal, yang berakibat pada belum dapat memberikan sumbangan pendapatan yang berarti pada pemenuhan kebutuhan keluarganya.

Sebelumnya, Chairul Mahsul, Kepala Bappeda mengharapkan agar usaha dari WWF ini dapat memberikan hasil yang optimal melalui pelibatan masyarakat secara maksimal dan peningkatan kemanfaatan bagi masyarakat yang lebih banyak lagi. Chairul Mahsul juga menginstruksikan agar Pemerintah Daerah melalui Bappeda dapat mengintegrasikan kegiatan yang telah diinisiasi oleh WWF ini dengan program HHBK dan program lain yang dilaksanakan oleh SKPD sehingga dapat memanfaatkan hasil kajian ini secara luas, baik melalui duplikasi atau replikasi kegiatan ini di tempat lain yang memiliki karakteristik yang sama. Dan yang lebih penting lagi adalah perlunya pemetaan sebaran komoditi HHBK di seluruh wilayah NTB dan pembenahan data dan informasi yang berkaitan dengan HHBK ini.

Ridho Hakim memaparkan hasil dari kajian WWF di Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dengan komoditas madu dan Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dengan komoditas bambu. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil kajian usaha madu ini selain masyarakat masih menganggapnya sebagai usaha sambilan, juga jumlah stup (rumah lebah) yang dimiliki oleh masyarakat usaha madu sebaiknya ditambah agar dapat memenuhi nilai keekonomian, serta pemasarannya masih dapat ditingkatkan lagi dari sistem pemasaran saat ini yang masih sangat sederhana. Sedangkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil kajian usaha bambu adalah bahwa masyarakat pemilik kebun bambu masih belum menganggap kebun bambunya ini sebagai aset ekonomi dan sistem usahanya masih sangat sederhana sehingga nilai ekonominya sangat rendah. Disarankan agar Pemerintah Daerah dapat memperkuat kelembagaan kelompok yang ada, serta memanfaatkan asosiasi yang ada untuk pemasarannya.