FORUM SKPD PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2018

DSC00656 (Medium)

Rancangan tema RKPD tahun 2018 adalah Menanggulangi Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan Dengan Memantapkan Infrastuktur dan memacu Inbestasi yang berkelanjutan. Dipilihnya  tema ini adalah berdasarkan evaluasi capaian RPJMD dan Issue Strtegis Nasional dan Issue Strategis Daerah yang perlu mendapat perhatian kita semua sebagai sebuah tahapan atau proses yang berkelanjutan dalam masa perwujudan RPJMD. Dengan memantapkan infrastruktur dan memacu investasi diharapkan akan mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang pada akhirnya akan menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan di masyarakat.

Rapat yang di laksanakna di Hotel Lombok Raya  di jadwalkan 3 hari mulai dari tanggal 29 Maret – 31 Maret 2017 bertujuan untuk melakukan dan integrasi program prioritas yang menukik pada  pencapaian indikator RPJMD, utamanya akan membahas lebih kepada arahan teknis untuk mengawal program dan kegitan yang ada di SKPD, dengan harapan apa yang menjadi ikhiar kita bersama yang telah tertuang dalam RPJMD Bapk Gubernur dapat selaras dengan kegiatan-kegiatan prioritas yang nantinya di laksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sehingga mampu memberikan gambaran capaian di setiap kegiatan.

Dari paparan Kepala Bappeda Ir. Ridwan Syah dalam hal ini mewakili Sekda, setidaknya ada 12 jindikator yang menjadi target dan focus kita bersama di tahun 2018, oleh karena itu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2018 yang di hadiri oleh SKPD dan pihak terkait mampu mengawal dan mempertajam integrasi program prioritas yang menukik pencapaian indikator RPJMD utamanya 12 indikantor yg belum tercapai.

Tanggapan dan masukan dari beberapa elmen masyarkat dan stage holder lainnya dapat memberikan pandangan terkait kondisi real di lapangan sehingga membantu pemerintah dalam dalam menyusun program dan kegiatan dan mampu meberikan penyelesaian persolan yang kongkrit di tengah masyarkat.  Seperti misalnya yang di sampaikan oleh Bapak Badrul Munir yaitu terkait dengan kebijakan politik anggaran yang masih terlalu besar pada belanda langsung  dan permasalahan social lainnya seperti pelayanan BPJS yang belum maksimal dalam mengintegrasikan data kemiskinan yang menjadi prioritas pelayanan, dan persolan-persolan masyarkat lainnya (Ekonomi, Pembungan, dan Hukum).